Bandung BaratNgamprahPemerintahanRagam Terkini

Massa Forbat Gelar Aksi di Pemda KBB, Protes Soal SPBU

DEMO: Aksi unjuk rasa massa Forbat di Kantor Pemda KBB di Ngamprah menuntut diberhentikan pembangunan SPBU d Lembang.

NGAMPRAH – Ratusan warga masyarakat Kecamatan Lembang yang tergabung dalam Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk segera memberhentikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ilegal di Jalan Raya Lembang No 110 Desa Gudangkahuripan. Tuntutan itu dilakukan melalui aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bandung Barat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat Mekarsari Ngamprah, pada Senin (19/2/3/2018).

Ketua Forbat KBB, Suherman mengatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Pemkab Bandung Barat yang dianggap membiarkan pembangunan SPBU yang sudah dinyatakan melanggar aturan perijinan. Sebab dalam rekomendasi untuk pembangunan SPBU Lembang itu hanya untuk renovasi bukan pembangunan baru.

“Kami menuntut agar pembangunan SPBU itu di hentikan. Karena ada ketidak sesuaian antara perijinan dengan pengerjaan di lapangan yang malah membangun SPBU baru. Karena sebelumnya di tempat itu tidak ada SPBU,” kata Suherman kepada Pasundan Ekspres usai melakukan aksi.

Dia menambahkan meski Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KBB sudah memberikan teguran kepada pihak pengusaha SPBU. Namun nampaknya hal itu tidak diindahkan dengan terus melakukan proses pengerjaan SPBU.

“Padahal Pemprov Jabar pun sudah menyatakan bahwa pmbangunan SPBU itu tidak sesuai dengan rekomendasi. Makanya kami menuntut agar pembangunan SPBU itu diberhentikan. Kalau pun mau dilanjut, maka harus sesuai aturan,” ujarnya seraya menuntut agar Dinas PUPR agar melayangkan Surat Pemberhentian pembangunan SPBU yang di tembuskan ke Pemprov Jabar, Selasa (20/2/2018)

“Sebenarnya, hari ini juga (kemarin-red) harus diberhentikan. Jika tidak ada ketegasan dari Pemkab, maka kami sendiri yang akan menghentikan pembangunan SPBU tersebut,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung Permukinan dan Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR KBB, Yoga Rukmagandara mengatakan pihaknya akan melayangkan surat teguran yang ketiga kalinya. Surat teguran itu untuk meminta klarifikasi dan pernyataan pihak pengusaha SPBU.

“Kami akan melayangkan teguran ke-3, paling besok (hari ini-red) sudah diterbitkan,” kata Yoga.

Dia menjelaskan, permasalahan SPBU itu karena adanya perubahan siteplan bangunan yang tidak sesuai dengan perijinan. Pasalnya, setiap perubahan pembangunan fisik harus ada perubahan ijin terlebih dahulu.

“Mereka (pengusaha SPBU) sedang memproses perubahan perijinan. Sambil kita menunggu perubahan perijinan yang mereka lakukan, kami akan meminta pengerjaan pembangunan SPBU itu dihentikan sementara, ” ujarnya

Yoga menyebut jika surat teguran yang ketiga kalinya ini tidak diindahkan, secara tegas proses pengerjaan pembangunan SPBU itu akan dihentikan secara paksa yang akan dilakukan oleh Satpol PP KBB.

“Kami minta di dampingi pihak provinsi, agar perubahan itu sesuai rekomendasi dari provinsi. Karena perijinan di KBU (Kawasan Bandung Utara-red) itu perlu waktu, ijinnya tetap dari kami tapi kami juga perlu rekomendas dari provinsi,” pungkasnya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close