Bandung BaratRagam Terkini

Gubernur Berwenang Batalkan Perda Kab/Kota?

PADALARANG–Pemerintah telah menetapkan dan sekaligus memberlakukan PP No.33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dalam suatu kesempatan rapat dinas, Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil memerintahkan pejabat di bawahnya untuk segera mensosialisasi PP ini kepada pihak pemda kab/kota di wilayah Jawa Barat. Gubernur menekankan bahwa dalam PP ini Gubernur memiliki wewenang membatalkan Perda Kab./Kota. “Mungkin yang dimaksud beliau, (gubernur, red) pembatalan ini dilakukan apabila oerda tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Saya awalnya tidak yakin, apakah betul dalam PP itu terdapat wewenang Gubernur seperti itu ?,” ujar Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudhi, Selasa (18/9/2019).

Namun, sebut Djamu, setelah mempelajari PP No.33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, ternyata betul adanya. Menurut Djamu, dalam klausul pertama dengan jelas menyebutkan bahwa gubernur memiliki wewenang membatalkan perda kab/kota. “Yang menjadi persoalan krusial, bahwa hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” sebutnya.

Pada tahun lalu, telah ditetapkan Putusan MK atas Uji Materi No. 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh Gubernur dan menteri, bahwa dalam putusan itu MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945, maka pengujian dan pembatalan perda, menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. “Adapun Putusan MK ini bersifat mengikat dan final,” kata Djamu.

Dengan demikian, lanjut Djamu, seyogyanya PP No.33 Tahun 2018 ini merupakan perubahan PP lama mengatur wewenang gubernur yang diantaranya berwenang membatalkan perda untuk disesuaikan dengan Putusan MK tersebut. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close