CisaruaPolitikRagam Terkini

Desak Revisi UU ASN, Ketua DPRD KBB Surati Jokowi

 

CISARUA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memberikan perhatian penuh terhadap nasib guru honorer yang mengharapkan jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bukti keseriusannya, DPRD KBB menyurati Presiden RI Joko Widodo per 14 September 2018. Dalam surat bernomor 170/1779-Um yang ditandatangani Ketua DPRD KBB Hj. Ida Widaningsih tersebut, ada tiga poin penting disampaikan dewan sebagai tindaklanjut aspirasi  Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN).

“Kita suarakan lagi aspirasi yang disampaikan KNASN pada Bapak Presiden. Intinya kita memberikan dukungan penuh terhadap apa yang mereka aspirasikan itu,” ujar Ida, Minggu (23/9/18) di kediamannya Kecamatan Cisarua.

Secara rinci Ida mengatakan, surat yang dilayangkan DPRD KBB tersebut berisikan, mendukung disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menyikapi Surat Presiden No R-19/ Pres/ 03/2017 tertanggal 22 Maret 2017, DPRD KBB mendukung Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta Menteri Keuangan untuk menyusun rancangan UU tersebut.

Kemudian, DPRD KBB juga mendesak ketiga menteri tersebut untuk segera membahas perubahan UU No 5 tahun 2014 tersebut bersama Badan Legislasi DPR RI. “Surat itu sebagai bukti kalau kita peduli nasib guru honorer dengan mendesak presiden agar segera mensahkan rancangan UU  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” jelas politisi dari PDIP ini.

Dalam pengangkatan tenaga honorer baik honorer Kategori 2 (K2) dan Non- K  untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, Ida mengharapkan tetap dilaksanakan secara berkeadilan, melalui formasi khusus, verifikasi dan validasi data yang akurat. Ia juga meminta, usia tidak dijadikan batasan pengangkatan tenaga PNS tersebut.

Persoalan tenaga honorer tersebut kata Ida, secara umum terjadi di berbagai daerah pelosok negeri ini. Bahkan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) sepakat mendesak segera merevisi perubahan UU tersebut. Ida tidak mau ketinggalan informasi tentang perkembangan persoalan itu sehingga terus mengikuti perkembangannya.

“Terakhir informasi yang saya dapatkan, surat yang dilayangkan oleh kita (DPRD KBB) sudah ada di meja Panja (Panitia Kerja) Revisi UU DPR RI pada tanggal 21 September lalu. Surat itu sebagai bentuk dorongan buat penguatan suara Adkasi,” terangnya.

Dikatakan Ida, sesuai rencana agenda DPR RI, untuk revisi UU ASN akan dibahas pada rapat Panja, Selasa 25 September 2018 di Gedung DPR RI Jakarta. Ida berjanji akan terus memantau dan mengawal tentang revisi UU ASN, sebagai sikap tanggung jawab kepada masyarakat KBB. “Minta do’anya saja, supaya pembahasan rancangan perubahan UU itu cepat beres dan tentunya berpihak pada tenaga honorer,” pungkasnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close