PadalarangPemerintahanRagam Terkini

e-KTP Dijadikan Alat Bergaining Politik

 

PADALARANG– Pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) nampaknya menjadi alat bergaining politik calon anggota dewan maupun Anggota DPRD yang maju kembali diperhelatan pemilu 2019 nanti.

Para politikus mengumpulkan warga yang hendak membuat e-KTP secara cuma-cuma dengan harapan warga mencoblos dirinya.

Persoalan itu dibenarkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, H. Agus TR ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/10/2018).

” Mereka (dewan, red) hanya merekomendasikan saja warganya di bagian pencetakan e-KTP. Ya itu hak mereka asalkan lewat pintu yang sama dengan warga lain ikut antre,” kata Agus.

Tentunya bukan tanpa masalah. Warga yang hanya mengurus e-KTP satu atau dua saja kerap kali kehabisan blangko e-KTP. Sementara, kuota blangko dari pemerintah pusat dibatasi sedangkan kebutuhan blangko yang harus dicetak di KBB sekitar 70 ribu. “Jadi tidak sembarangan masalahnya kebijakan blangko yang dibutuhkan adanya di pusat sehingga kita sering kehabisan blangko,” tuturnya.

Persoalan permintaan e-KTP anggota dewan untuk konstituennya tersebut, kata Agus, pihaknya hanya menjalankan mekanisme sesuai aturan perundang-undangan memberikan pelayanan setiap saat dalam satu pintu. “Kami mengakomodir semua dokumen kependudukan warga negara asalkan mendaftar di loket dengan sistem antrean,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya SP menyesalkan jika e-KTP dijadikan alat untuk bergaining politik anggota DPRD. “Kalau memang ada, itu salah. Itu hak dasar masyarakat yang harus dilayani dengan baik, siapa pun,” tegas Sundaya.

Malahan Sundaya mendorong anggaran di disdukcapil untuk menambah alat kelengkapan kebutuhan pembuatan e-KTP KK, akta kelehiran, dan lain sebagainya. “Bila perlu penembahan anggaran agar pembuatan e-KTP tidak dibebenkan kepada masyarakat,” sebutnya. Pihaknya setuju dengan langkah Bupati Bandung Barat jika pembuatan e-KTP dikembalikan kepada setiap kecamatan yang ada di Bandung Barat. “Jika perlu ada pelayanan jemput bola ke setiap rw. Nah lantaran sulitnya masyarakat membuat e-KTP malah dijadikan oknum untuk bergaining politik, ini yang salah,” tandas Sundaya. (***)

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close