OlahragaRagam Terkini

POLEMIK PRESTASI OLAH RAGA KBB

USAILAH sudah Porda Jabar 2018 yang diselenggarakan di Bogor baru-baru ini. Konon KBB mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Porda 2022 yang akan datang. Tentunya KBB harus berbenah secara dini agar prestasi Olahraga bisa meningkat dan berada dalam posisi peringkat yang lebih terhormat.

Yang menarik, munculnya kekecewaan Wakil Bupati Hengky Kurniawan, atas hasil evaluasi yang menunjukkan penurunan peringkat KBB dari urutan keempat menjadi urutan keenam.

Padahal menurut beliau anggaran saat ini sebesar Ro 22 Miliar lebih besar dibanding Porda sebelumnya. Ditambahkan beliau menemukan fakta fasilitas atlit KBB di Bogor ada yang termasuk tidak layak. Bahkan akan membentuk tim audit.

Tentu saja karena pernyataan ini diungkap di area publik melalui medsos maka dengan sendirinya mendapat respons positif warganet. Berselang kemudian muncul tanggapan dari Pengurus KONI KBB yang bernada emosional berkeberatan atas pernyataan Wabup ini.

Bahkan KONI telah menyampaikan laporan kepada Bupati KBB yang telah mendapat respons positif. Bupati mungkin memandang secara makro bahwa meskipun prestasi Olah Raga KBB di PORDA Jabar 2018 ada penurunan peringkat, namun masih tetap berada di papan atas. Bahkan mampu mengalahkan Kabupaten Bandung sebagai ex. kabupaten induk.

Hal ini berarti bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga di KBB masih dalam jalur yang benar. Sementara Wakil Bupati sesuai dengan tugas yang diembannya berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi urusan pemerintahan yang dikelola unit kerja pemda dan Institusi lainnya, tentunya menggunakan sudut pandang secara mikro.

Dengan demikian pandangan Bupati dan Wakil Bupati BB tersebut masih dalam koridor normatif konstitusional. Dalam arti secara positif “saling melengkapi”.
Dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa olahraga merupakan elemen dari pembagian urusan pemerintahan antara pusat, daerah provinsu dan daerah kab/kota.

Kemudian berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa secara operasional kewenangan daerah ini dibantu oleh KONI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada bupati melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

Dengan demikian Bupati, wakil bupati termasuk perangkat daerah yang membidangi olahraga dan tentu saja KONI harus bersinergis dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab mampu mengangkat prestasi olahraga di KBB. Ingat yang digunakan adalah dana APBD. Artinya uang masyarakat KBB loh.

Wallohu A’lam. by Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si, pengamat pemerintahan, Dosen STIA LAN RI Bandung.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close