HukumKota BandungRagam Terkini

Dugaan Pungli bank bjb Mencuat, Nasabah Dirugikan Rp 2,6 Triliun

BANDUNG — Dugaan bank bjb melakukan pungutan liar sejumlah nasabah dengan cara memblokir dana rekening tabungan secara sepihak mencuat. Dugaan itu diketahui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berdasarkan lapor dugaan pungli bank bjb dan Woori Saudara.

“Dugaan ini berdasarkan pengaduan, pemblokiran dana kredit di antaranya mulai dari Rp 3 juta sampai Rp 15 juta per orang per nasabah,” Ujar Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Widiyanto Poesoko usai bertemu Gubernur Jabar ditemui wartawan di Gedung Sate, Jumat (25/10/2018).

Pemblokiran dilakukan terhadap nasabah kredit yang didominasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur sipil lainnya, seperti guru. Diperkirakan potensi pungli oleh bank bjb mencapai Rp 2,6 triliun dengan asumsi rata-rata pemblokiran rekening sebesar Rp 10 juta per nasabah.

“Sehingga dikalkulasikan Rp 10 juta dikali 10 ribu PNS (nasabah bank BJB satu kabupaten/kota) dikalikan 26 kabupaten yang ada di Jabar, total Rp 2,6 triliun,” katanya.

Selain itu, dugaan pelanggaran lain adanya perbedaan besaran suku bunga perbankan dengan bank lain dan pungutan asuransi terkait proses kredit tersebut.

“Pelapor juga mengatakan, sulit melakukan pelunasan atau proses take over kredit ke bank lain,” jelas dia.

Widiyanto menduga adanya pelanggaran tersebut telah berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti OJK Pusat, OJK Regional 2 Bandung, dan unsur bank itu sendiri.

Dari laporan tersebut, kata dia, bank bjb diduga melanggar pasal 53 ayat 1 Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi administrasi, seperti peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar keuangan hingga pencabutan izin kegiatan usaha.

Tidak hanya itu, bank bjb pun diduga tidak patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada, seperti pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19 Tahun 2000 serta pasal 2 dan 29 Undang-undang Perbankan.

Satgas Saber Pungli telah memberi waktu bagi bank bjb untuk mengklarifikasi dalam beberapa waktu ke depan. Terkait pelanggaran perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bank tersebut harus diberikan sanksi dan atau proses hukum untuk memberikan efek jera.

Widiyanto pun menyarankan agar bank itu membuka pemblokiran dana nasabah, serta mengganti kerugian nasabah akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

“Juga harus memperbaiki manajerial bank tersebut,” jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Emil) sebagai komisaris utama bank BJB angkat bicara menyikapi permasalahan ini.

Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut akan disikapi seadil-adilnya. Bahkan, dia meminta waktu memperlajarinya, dengan alasan baru menjabat enam pekan. “Saya harus mendengar secara adil. Pemimpin harus adil. Dan harus mempertimbang tiga aspek, data lengkap, harus berdasarkan logika, akal sehat nurani, dan taat pada aturan hukum. Jika data lengkap, saya pasti ambil keputusan. Dan akan ambil keputusan,” kata Emil.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Direktur Utama (Dirut) Bank BJB, Ahmad Irfan mengakui bahwa pemblokiran rekening nasabah kredit tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko perbankan.

Dia ingin memastikan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dalam setiap waktunya. “Saya mohon maaf kalau ada ketersinggungan. Bukan maksud kita menyinggung. Kita memberlakukan kewajiban nasabah untuk menyediakan dananya di tabungan. Tabungan itu diblokir. Jadi dana yang diblokir tersebut sebenarnya bagian dari mitigasi bank saja,” kata dia.

Irfan beralasan, pemblokiran tersebut untuk mengantisipasi nasabah yang memiliki ketidakmampuan membayar pada waktu-waktu tertentu. “Intinya supaya performance nasabah tidak turun, kita lindungi dengan menarik blokir itu,” jelas dia. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close