PemerintahanRagam Terkini

LUAR BIASA, TERIMAKASIH KANG AA..!

 

Drs H. Djamu Kertbudi, M.Si,

SAAT ini, Pemda dan DPRD KBB lagi disibukan membahas RAPBD 2019 yang harus rampung selambat-lambatnya November 2018. Selanjutnya disampaikan ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi dan disyahkan.

Sehingga diharapkan bulan Desember 2018 Perda Tentang APBD 2019 dapat ditetapkan Bupati BB. Apabila jadwal ini dapat dipenuhi dipastikan KBB akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat berupa dana insentif yang bersumber dari Dana Penyesuaian APBN.Yang membuat saya berbunga-bunga, adalah statemen Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna yang dimuat koran harian hari ini bahwa mulai tahun 2019 Pemda KBB akan menaikan uang insentif bagi guru honor yang berada dibawah binaan Disdik KBB, yang semula Rp 500.000,- per tahun menjadi Rp. 1,5 juta.

Luar biasa !!. terima kasih Kang Aa Umbara, sudah sangat lama guru honor menunggu kebijakan daerah semacam ini. Semoga hal ini sebagai “starting point” atau langkah awal menuju standar honor sesuai upah minimum regional sambil menunggu perubahan status kemungkinan menjadi PNS atau setidaknya sebagai PPPK yang gajinya bersumber dari Negara (APBN).

Sebelum pilkada 2018 yang lalu, saya telah menulis di media sosial yang mengusulkan keperdulian Pemda KBB ini untuk meningkatkan penghasilan guru honor dalam kisaran Rp.1,5 juta, dan sekaligus memberi masukan sumber dana dari potensi penerimaan daerah termasuk efisiensi dari pos anggaran lainnya. Alhamdulillah terima kasih Pak Bupati.

Namun, ada dua hal yang perlu diklarifikasi terhadap implementasi kenaikan penghasilan guru honor ini, yaitu :

1. Paj Bupati BB menyebut istilah “Uang Insentif”. Istilah ini maknanya secara umum yang berlaku sebagai “penghasilan tambahan”. Dalam konteks nenaikan penghasilan guru honor, apakah hal ini dapat diartikan bahwa penghasilan yang selama ini diperoleh guru honor yang bersumber dari 15% dana BOS masih tetap berlaku ? Hal ini perlu segera ada sosialisasi.

2. Apakah “uang insentif” ini secara teknis anggaran, masuk pada belanja tidak langsung melalui dana hibah yang menjadi tanggungjawab SKPD DPPKD, atau sebagai Tunjangan Guru Honor yang menjadi program dan dipertanggungjawabkan kepada Disdik KBB ?. Ini penting, karena mekanisme pencairan anggaran sangat berbeda.
Semoga Bupati/Wabup KBB senantiasa dilimpahkan taufik dan hidayah Allah SWT Aamiin ya robbal alamin.

Wassalam by Drs H. Djamu Kertbudi, M.Si, Pengamat Pemerintah dan Politik, Dosen STIA LAN RI Bandung.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close