AdvetorialRagam Terkini

320 Mini Market tak Berizin di KBB Terancam Disegel

 

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.

LEMBANG – Ratusan mini market di KBB terencam disegel. Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna nampaknya sudah mewarning itu.

Bahkan bupati meminta seluruh kepala desa untuk tidak lagi mengeluarkan izin dengan dalih apapun jika ada pihak-pihak yang berniat mendirikan mini market dan sejenisnya.

“Terus terang saja, bagi kami keberadaan mini market yang kini makin menjamur itu sama sekali tidak ada untungnya. Karena memang mayoritas tidak mengantongi izin yang sah,” ujar bupati di Lembang, Kamis (1/11/2018).

Umbara menjelaskan bahwa dari sekitar 360 mini market yang beroperasi di seluruh penjuru Kabupaten Bandung Barat, hanya sekitar 40-an saja yang berizin

“Jadi, jika masih ada kades yang tetap memberikan izin dengan dalih apapun maka saya akan memberikan sanksi yang sangat tegas. Jadi, sebaiknya jangan pernah mencobanya,” katanya.

Banyak masalah negatif yang timbul dari menjamurnya mini market di Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya dengan semakin tergerusnya pendapatan warung-warung kecil yang berada di setiap lingkungan akibat masyarakat lebih memilih belanja di mini market dengan berbagai fasilitas yang disediakan dan komoditas yang bervariatif.

Salah satu solusi untuk meminimalisir pertumbuhannya, Bupati berharap lahirnya desamart yang merupakan sebuah pasar modern yang dikelola pemerintahan desa. Dengan demikian keuntungan yang didapat tidak akan dibawa keluar tetapi akan kembali lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seluruh aparat desa.

“Dapat dipastikan seluruh keuntungan yang diperoleh mini market akan dibawa keluar Bandung Barat, karena mayoritas pemiliknya memang orang luar. Tapi tidak demikian dengan desamart, karena keuntungan yang diperoleh akan dirasakan kembali oleh masyarakat dan aparat desa. Selain itu, perekonomian masyarakat juga akan lebih berdaya karena warung-warung tradisional juga akan terus bangkit,” terangnya.

Mengenai wacana ini, Bupati berharap bisa terwujud pada 2019 nanti. Karena akan ada penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Jadi harus dibahas lebih lanjut dan direncanakan dengan matang. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close