Ragam Terkini

PENOLAKAN APBDP KAB/KOTA OLEH GUBERNUR

 

Djamu Kertabudhi

Berbagai isu kebijakan yang bernuansa baru mulai menyeruak seusai Ridwan Kamil dilantik menjadi Gubernur Jabar.

Dari mulai isu pemekaran kab/kota di Jabar, pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU), program 100 hari kerja, dan terakhir penolakan evaluasi RAPBD Perubahan Tahun 2018 yang diajukan beberapa Kab/kota di Jabar termasuk Pemkot Bandung.

Penolakan ini hanya berdasarkan keterlambatan waktu pengajuan oleh masing2 Pemda yang bersangkutan. Gubernur sebelumnya telah menbuat Surat Edaran Kepada seluruh Bupati/Walikota bahwa pengajuan APBDP ditentukan selambat-lambatnya bulan September 2018.

Namun ada beberapa Pemda Kab/kota yang mengajukan awal bulan oktober. Mang Oded sebagai Walikota Bandung, mengakui keterlambatan ini. Lebih lanjut mengemukakan keterlambatan ini disebabkan karena proses pembahasan APBDP di Pemkot Bandung bersamaan dengan penyelenggaraan Pilwakot (pilkada) Bandung, sehingga pembahasan RAPBDP terganggu.

Dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baru kali ini terjadi ada jebijakan penolakan evaluasi Rencana Anggaran dari Kab/kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Memang Gubernur memiliki kewenangan untuk mensyahkan atau tidak terhadap hasil evaluasi APBDP KAB/Kota. Namun pemaknaan kewenangan ini dalam tataran implementatif selama ini bersifat “pembinaan” dalam arti pengesahan berdasarkan Keputusan Gubernur atas hasil evaluasi APBD Kab/Kota, selalu dinyatakan “pengesahan dengan perubahan”.

Artinya secara parsial terdapat revisi yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum Perda APBD/P ditetapkan Bupati/Walikota. Yang menjadi persoalan sebagai dampak kebijakan penolakan ini adalah :

1. Dalam APBDP ini ada penyelarasan terhadap hasil temuan BPK khususnya yang berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Karena dalam praktik pembahasan dan Penetapan APBD dari sisi Silpa yang dilakukan Pemda & DPRD sebelumnya selalu berbeda dengan LHP BPK.

2.Di tengah perjalanan realisasi anggaran selalu terdapat perbedaan antara penetapan rencana target pendapatan Daerah khususnya Pos Bagi Hasil Pajak Non Pajak sebagai komponen Dana Perimbangan Pusat Daerah dalam APBD Murni dengan hasil rekonsoliasi Kementrian Keungan yang ditentukan di paruh waktu tahun berjalan, sehingga perlu di revisi dalam APBDP di tahun yang bersangkutan.

3. Terdapat program strategis baru yang perlu diakomodir dalam APBDP.
Hal inilah yang perlu adanya upaya pemahaman bersama dalam hubungan pemerintahan antardaerah dan daerah dengan pusat, sehingga tercipta hubungan yang bersifat interrealasi dan interdependensi sebagaimana sistem desentralisasi yang dianut dalam konstitusi NKRI. WASSALAM.

Wassalam by Drs H. Djamu Kertbudi, M.Si, Pengamat Pemerintah dan Politik, Dosen STIA LAN RI Bandung.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close