Advetorial

Pekerjaan Rumah, 39.879 Warga KBB Belum Jadi Akseptor KB

 

CIHAMPELAS—Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih banyak pekerjaan rumah dalam urusan KB.

Dinas yang digawangi oleh Asep Wahyu ini mencatat ada sekitar 39.879 atau 12 persen dari 332.326 pasangan usia subur (PUS) yang belum menjadi akseptor Keluarga Berencana (KB). “Progres kita sampai saat ini, sudah mencapai 77,42 persen dari total PUS. Yang tidak ikut (ber-KB) karena hamil sekitar 4 persen dan IASuy (ingin anak segera) 7 persen. Jadi garapan kita kurang lebih tinggal 12 persen lagi,” ujar Kepala Dinas PPKBPPPA KBB Asep Wahyu, Rabu (14/11/2018) di Cihampelas.

Aswah begitu pria ini akrab disapa mengatakan, jumlah karena alasan hamil sebanyak 11.185 orang atau sekitar 4 persen dan alasan IAS 24.766 orang atau 7 persen dari 332.326 PUS. Biasanya kata Asep, yang ingin nambah momongan tersebut dikarenakan baru memiliki anak satu.
Untuk menekan angka 12 persen supaya terus berkurang, lanjut Asep bukan hal yang mudah. Mengajak PUS untuk ber-KB harus dilakukan secara perlahan. Karena menjadi akseptor merupakan hak seseorang sehingga harus atas kesadaran dirinya.

Meski demikian, dinasnya tidak berpangku tangan. Berbagai pendekatan dilakukan agar kesadaran ber-KB di KBB terus meningkat. Salah satunya DPPKBPPPA gencar melakukan kampanye ber-KB dengan berbagai media serta melakukan jemput bola pelayanan. “Sebenarnya yang menjadi problem dalam ber-KB ini adalah bagaimana caranya agar bisa meningkatkan motivasi akseptor yang non MKJP ( Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ) menjadi MKJP,” tuturnya.

Sedangkan angka akseptor non MKJP hingga saat ini masih mendomininasi dibanding yang MKJP, yakni baru sekitar 70 persen dari akseptor MKJP. Inilah yang sedang digencarkan oleh dinasnya, agar bisa menggeser non MKJP menjadi MKJP. “Walaupun secara perlahan, Alhamdulillah sudah ada peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Yang implant naik, KB pria naik dan IUD juga naik,” terangnya.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) DPPKBPPPA KBB Aam Lia Kartipah, menambahkan jemput bola pelayanan yang dilakukan pihaknya hampir pada setiap agenda penting yang memungkinkan dilakukan pelayanannya. Biasanya yang pelayanan yang diberikan pada akseptor MKJP ini berupa implant. Karena bisa dilakukan di tempat relative terbatas, seperti di mobil pelayanan. “Kita berikan pelayanan jemput bola seperti dalam kegiatan acara Forkopimda saat ini, hanya implant saja. Kalau untuk MOP atau MOW itu tidak bisa dilakukan karena ada standar khusu pelayanannya,” pungkasnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close