Ragam Terkini

Aduh…! PKH di KBB Disunat Lagi

 

NGAMPRAH–Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga terjadi pemotongan sebesar Rp 100 ribu dengan alasan untuk sumbangan gempa Palu dan Donggala. Pemotongan dilakukan oleh koordinator PKH di Kecamatan Ngamprah.

Selain itu, dengan alasan untuk menabung Rp 40 ribu, namun buku tabungannya tidak ada. “Bahkan koordinator PKH mengancam kepada penerima manfaat bila ada yang nanya bilang diambil sendiri, kalau ngomong maka diancam diputus bantuanya,” ujar Sekretaris RW 10 Kampung Babakan Garut, Desa Mekarsari, Ayep Saepuloh menirukan perkataan penerima manfaat PKH kepada Ragam, Jumat (16/11/2018).

Menurut Ajay–sapaan akrab Ayep Saepuloh, dirinya mendapat aduan itu dari penerima manfaat yang mengadu kepada ketua RT masing-masing. Mengetahui aduan itu, Ajay langsung menelusuri dengan bertanya kepada si penerima manfaat. “Di RW kami kurang lebih ada 100 lebih yang mendapat program itu dan mereka mengeluh adanya pemotongan itu,” sebut Ajay.

Ajay menyebutkan, anjunan tunai mandiri (ATM) penerima manfaat dipegang langsung oleh koordinator PKH. “Jadi seharusnya pencairan terakhir penerima manfaat mendapat Rp350 ribu,” sebutnya.

Ajay mengatakan, di desa dan kecamatan lain tidak terdengar adanya pemotongan PKH, kalau pun ada dipungut seiklasnya tanpa ada paksaan. “Tidak ada yang namanya anjuran untuk sumbangan bencana. Bahkan sampai sekarang kartu ATM tidak dipegang penerima manfaat tapi dipegang oleh kader dengan alasanya takut ketelan ATM-nya,” ungkapnya.

Ajay juga mengaku bingung, ada warganya yang mampu bahkan mempunyai mobil tapi mendapatkan bantuan itu.

“Kok di Desa Mekarsari ada warga yang punya mobil masih dapat PKH ternyata ada dugaan KKN oleh kader tersebut,” ungkapnya.

Dirinya pernah mengkonfirmasi langsung kepada koordinator penerima manfaat PKH. Namun pengakuannya, sebut Ajay,
uang PKH yang dipotong Rp 100 ribu bukan dipotong tapi diganti bulan Januari di pinjam oleh kementerian.

“Masalah ini pun sudah saya laporkan kepada Bapak Waabup (Hengki Kurniawan, red) dan sudah direspon langsung dilaporkan ke Kementrian Sosial sama Bapak Wabup langsung,” tandasnya.

Kasus penyunatan PKH pernah terjadi di salah satu desa di Kecamatan Sagulingm Deden Yusuf, 45, Ketua RT di salah satu desa yang berada di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat aduan dari warganya, jika PKH (Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera ) di bawah Dinas Sosial KBB, ada oknum pengurus dari PKH yang diduga memungut alias pungli kepada masyarakat penerima PKH.

Setiap pencairan PKH terjadi pemotongan oleh oknum Pengurus PKH sebesar Rp 60.000 dengan rincian Rp 10.000 untuk uang kas, Rp 50.000 untuk saldo.

Sementara itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami penambahan. Penambahan ini tergolong signifikan dan diharapkan akan terus bertambah hingga tahun-tahun berikutnya.

Kepala Dinas Sosial KBB Heri Pratomo mengatakan, pada 2017 lalu jumlah penerima PKH di KBB sebanyak 55 ribu keluarga yang menerima manfaat dari PKH itu. Sedangkan pada tahun 2018 ini, jumlahnya bertambah menjadi 72 ribu lebih.

Heri juga menjelaskan, penambahan jumlah penerima manfaat PKH di KBB ini seiring adanya kebijakan Kemensos yang menambah jumlah KPM di tingkat nasional. Tahun lalu jumlahnya hanya 7 juta KPM, dan di tahun ini ditambah menjadi 10 juta KPM. “Makanya kita mendapatkan tambahan jumlah KPM juga,” kata dia.

Meski begitu, Heri mengakui, bantuan yang disalurkan kepada penerima PKH itu berkurang. “Tapi memang bantuan yang diberikan ini berkurang. Yang tadinya Rp 1.980.000 per KPM selama satu tahun, berkurang menjadi Rp1.850.000,” katanya baru-baru ini.

Karena itu, Heri juga meminta kepada para pendamping KPM ini untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada KPM, tentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. KPM harus diberitahu bahwa pengurangan pada tahun ini terjadi karena memang dipotong langsung dari Kementerian Sosial.

“Kami meminta kepada para pendamping untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan Kemensos berkaitan dengan pengurangan ini. Nah jangan sampai terjadi persepsi yang salah, seolah-olah terjadi pemotongan. Padahal ini memang dari Kemensos-nya,” papar dia.

Selain itu, Heri juga menyinggung soal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia menuturkan, BPNT yang disalurkan kepada masyarakat adalah beras. Beras ini memang menjadi komoditas yang diprioritaskan untuk diberikan kepada KPM.

“Jadi memang disesuaikan dulu di masyarakat, dan keluarlah yang diutamakan itu beras. Karena kalau telor kan itu rentan pecah dan busuk. Maka disepakatilah BPNT yang diberikan itu beras. Kesepakatan ini bersama para pendamping di lapangan bahwa yang utama itu beras,” kata dia.

Penyaluran beras dilakukan melalui agen yang ditunjuk dan yang sudah bekerja sama dengan BNI. “Misalnya toko kelontong apa yang sudah bisa mencairkan BPNT. Dan di hampir semua desa di kita itu sudah ada, baik yang agen BNI ataupun yang BUMDes. Jadi hampir semuanya sudah tersedia,” tukasnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close