Ragam Terkini

Bantah Disunat

 

foto istimewa
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Wilayah Utara pada Dinas Sosial KBB, Yulianti saat melalukan klarifikasi dugaan adanya pemotongan kepada warga RW Babakan Garut, Desa Mekarsari, KBB, Sabtu (17/11/2018).

NGAMPRAH– Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Wilayah Utara pada Dinas Sosial KBB, Yulianti membantah terjadi pemotongan namun nominal bantuan PKH di tahap 4 November 2018 mengalami perubahan.

Kementerian Sosial telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga dengan Nomor 606/SK/LJS.JSK.TU/09/2018 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial PKH 2018. Dimana di dalamnya memuat perubahan nominal indeks bantuan PKH.

“Nominal bantuan PKH di tahun 2018 memang ada perubahan dari semula Rp 1.890.000 per tahun menjadi Rp 1.766.350 per tahun. Sehingga penyaluran bantuan PKH di tahap keempat tahun 2018 yang semula Rp 390.000 sekarang menjadi Rp 266.350. Dan itu sudah disosialisasikan,” ujarnya saat menghubungi ragam, Sabtu (17/11/2018).

Menurut Yuli, SK Direktur Jaminan Sosial berlaku untuk semua penerima PKH. Masalah pemotongan itu pun diakui Yuli sempat menyebar di media massa maupun media sosial diberikan untuk bantuan bencana. “Jadi kami tegas tidak ada pemotongan untuk itu. Namun terjadi lantaran perubahan SK,” katanya.

Penerima manfaat PKH tahun ini sebesar Rp 1.766.350 diberikannya empat tahap. Februari 2018 sebesar Rp 500 ribu. Pencairan kedua pada Mei 2018 sebesar Rp 500 ribu, Agustus Rp 500 ribu. Nah November ini terjadi perubahan. Tahun 2017 Rp 390 ribu sekarang menjadi Rp 266.350. “Perubahan itu sudah keputusan dari pusat kami hanya menyosialisasikan saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga terjadi pemotongan sebesar Rp 100 ribu dengan alasan untuk sumbangan gempa Palu dan Donggala. Pemotongan dilakukan oleh koordinator PKH di Kecamatan Ngamprah.

Selain itu, dengan alasan untuk menabung Rp 40 ribu, namun buku tabungannya tidak ada. “Bahkan koordinator PKH mengancam kepada penerima manfaat bila ada yang nanya bilang diambil sendiri, kalau ngomong maka diancam diputus bantuanya,” ujar Sekretaris RW 10 Kampung Babakan Garut, Desa Mekarsari, Ayep Saepuloh menirukan perkataan penerima manfaat PKH kepada Ragam, Jumat (16/11/2018).(***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close