Ragam Terkini

Sekda Jabar Terseret Kasus Meikarta

 

Sekda Jabar Iwa Karniwa

BANDUNG – Kasus perizinan proyek Meikarta harus menyerat nama Sekda Jabar Iwa Karniwa. Iwa menjadi saksi dalam kasus dugaan dugaan pengubahan aturan tata ruang yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

”Proses itu ditanyakan, cuma proses itu saya tidak tahu, karena saya bukan ketua BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Red.) saat itu. Kebetulan prosesnya tidak ikut,” ujar Iwa pada wartawan usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan pada Kamis (29/11/2018).

Meski demikian, Iwa yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati itu tak menjawab dengan jelas terkait adanya pengubahan aturan tata ruang di Pemkab Bekasi.

DPRD Bekasi dalam pengubahan aturan tersebut. ”Nah itu, silakan tanya ke penyidik,” sebutnya.

Meski tak menjelaskan detail, Iwa menyebut dirinya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan kooperatif jika diperiksa lem­baga antirasuah.

”Sekali lagi Pemprov Jabar akan terus bersikap koope­ratif karena sinergitas an­tara Pemprov Jabar dan KPK sudah berhasil dilaksanakan,” kata dia.

Sementara itu, juru Bicara KPK Febri Diansyah menga­takan pihak lembaga antira­suah mengendus adanya dugaan pengubahan aturan tata ruang di Pemkab Bekasi demi izin pembangunan proyek Meikarta berjalan mu­lus.

”KPK mulai masuk menda­lami indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepen­tingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa di­terbitkan perizinan secara menyeluruh. Perubahan atu­ran tersebut membutuhkan revisi Perda Kabupaten Be­kasi,” kata Febri.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga anti­rasuah pun sempat mengim­bau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Sebelumnya, KPK juga sem­pat mengonfirmasi Wakil Bupati Bekasi Eka Supria At­maja soal rangkaian proses perizinan proyek pembangu­nan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

KPK, Rabu memeriksa Eka sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS). ”Ka­lau posisinya dulu kan Wakil Bupati, tentu saja kami me­mandang yang bersangkutan mengetahui beberapa bagian dari rangkaian proses perizi­nan. Yang dimaksud adalah rekomendasi-rekomendasi sebelum IMB terbit, itu yang perlu didalami,” kata Juru Bi­cara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, Eka saat ini menjadi Plt Bupati Bekasi setelah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dinonaktifkan pasca ditetapkan sebagai ter­sangka kasus suap perizinan Meikarta tersebut.

”Kami juga mendalami sejauh mana pengetahuan dari sak­si ini karena dia juga dan se­jumlah kepala dinas yang sudah dipanggil satu persatu dirinci untuk menemukan dan memastikan beberapa per­soalan Meikarta,” ucap Febri.

KPK menduga ada masalah yang cukup mendasar sejak awal sampai proses rekomen­dasi sebelum IMB proyek Meikarta diterbitkan.

”Karena ini adalah rang­kaian maka ada dugaan per­soalan juga, proses penerbitan IMB tersebut. Ini lah yang perlu diselesaikan dengan dua cara,” kata Febri.

Pertama, kata dia, KPK fokus pada penanganan kasus ko­rupsi pengurusan perizinan Meikarta.

”Yang kedua secara paralel dimungkinkan dilakukan “re­view” kemungkinan tindakan administrasi kalau ada pelang­garan tentu dilakukan penega­kan hukum secara adminis­trasi oleh pihak Pemkab atau Pemprov agar persoalan yang lebih besar terkait proyek Meikarta tidak terjadi ke de­pan,” ujar Febri.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Ka­bupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Ke­bakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin­tu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Be­kasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hek­tare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Ling­kungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pem­beriaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui bebe­rapa kepala dinas, yaitu pembe­rian pada April, Mei, dan Juni 2018. (net)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close