Ragam Terkini

Kaki Lumpuh, Miris Penjual Cilok Asal Padalarang Ini tak Tersentuh PKH

foto istimewa
Dini Wuliantini, 40, warga Kp Tembokan RT 4/1 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, KBB saat membuat cilok yang siap dipasarkan. Warga tak mampu ini ironisnya tak tersentuh program pemerintah.

PADALARANG—Dini Wuliantini, 40, warga Kp Tembokan RT 4/1 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, KBB terus berjuang bertahan hidup kendati kedua kakinya mengalami lumpuh sejak kecil.

Kendati keterbatasan fisik, Dini tidak patah arang. Dia terus semangat demi dirinya dan keluarganya bisa makan. Menghidupi itu, Dini membuat cilok yang didagangkan oleh suaminya. “Tinu icalan paling cekap kanggo tuang. (Dari hasil jualan paling cukup buat makan saja, red),” kata Dini.

Penghasilan berjualan cilok yang hanya Rp 75 ribu dalam sehari, dia sisihkan sebagain untuk sekolah anaknya. “Alhamdulilah putra abi tiasa sakola dugika SMK. (Alhamdulilah anak saya bisa tamat SMK, red),” tuturnya.

Warga tak mampu ini, sangat miris jika tidak tersentuh oleh program pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Teu acan pernah kengeng ti kapungkur ge. (Enggak pernah dapat dari dulu juga, red),” katanya.

Potret Dini adalah salah satu contoh dari sekian banyak warga KBB yang belum tersentuh program pemerintah. Seyogyanya pendataan terhadap warga yang berhak program itu mesti seakurat mungkin.

Berikut informasi program KIS, KIP dan KKS ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Telah dilakukan pendataan masyarakat mulai RT/RW hingga Kelurahan, yang sekarang sudah dengan menggunakan PPLS 2011, yang sudah divalidasi dan berdasarkan Basis Data Terpadu yang di bangun dari Sensus penduduk.

Bagaimana cara mendapatkan KIS
Untuk mendapatkan KIS, seseorang harus memenuhi persyaratan :

1. Masyarakat yang tak mampu, PMKS/disability, psikotik atau gangguan jiwa, lansia terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yang sudah terdaftar namanya di BPJS Kesehatan, dan penerima bantuan iuran dari pemerintah.

2. Namanya tercantum dalam sistem data terpadu PPLS 2011 yang di data oleh BPS pada tahun 2011, dan telah memegang kartu Jamkesmas

3. Untuk mengetahui apakah namanya tercantum dalam data terpadu PPLS 2011, dapat di lakukan pengecekan di Puskesmas setempat atau BPJS Kesehatan cabang setempat, karena data PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah ada di Puskesmas setempat.

3. Pemegang kartu Jamkesmas dapat menggantinya dengan kartu KIS setelah terlebih dahulu mendaftarkan di kantor cabang BPJS Kesehatan setempat.

Mekanisme Pendataan yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP):

– Program KIP adalah diberikan bagi warga kurang mampu yang memiliki anak usia sekolah, melaporkan ke sekolah dan Sekolah mendata peserta didiknya yang memenuhi kriteria penerima KIP, dikirimkan ke Kabupaten/Kota;

-Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan rekap dari semua sekolah yang ada dan di teruskan ke Provinsi;

-. Tim Pengelola Provinsi melakukan rekap data dari semua kabupaten/kota untuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hasil Rekap Data di kirim ke Kemdikbud.

– Tim Pengelola dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rekap semua data yang berasal dari Provinsi dan melakukan Verifikasi Data disesuaikan dengan Basis data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan data yang sudah di verifikasi.

Syarat mendapat Kartu sejahtera yaitu seluruh masyarakat pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah. Dan Kartu KKS dapat diperoleh dengan menukarkan kartu KPS di kantor Pos setempat dengan membawa kartu identitas KTP dan Kartu Keluarga. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close