Ragam Terkini

Kantor DPRD KBB Digrudug Massa GMBI

 

 

Massa GMBI gerudug Kantor DPRD KBB

NGAMPRAH–GMBI KBB akan mengerahkan massa mendatangi Kantor DPRD KBB pada Kamis (13/12/2018).

Mereka akan memulai aksinya pukul 10.00 hingga selesai dilanjutkan membawa aspirasi massa GMBI ke Kantor Bupati Bandung Barat.

Aksi mereka tak lain menyikapi permasalahan pembenasan lahan Kerta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) yang dinilai merugikan masyarakat. “Banyak pengaduan masyarakat kepada kami soal pembebasan lahan KCIC yang kami anggap merugikan masyarakat,” ujar anggota GMBI Rahmat Khan.

Pembebasan lahan warga untuk Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) Jakarta-Bandung di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai masalah.

Baru-baru ini, sejumlah warga yang terkena dampak seperti warga Desa Bojongkoneng, Tagogapu, dan Cempakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat protes.

Warga protes soal harga pembebasan lahan untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dianggap tidak adil.

Warga yang terkena dampak pun ramai-ramai mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KBB untuk mempertanyakan harga jual yang sebelumnya sudah disampaikan ke warga.

Salah seorang warga Kampung Cikamuning RT1/1, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Asep Ali,49, menilai, harga pembebasan lahan miliknya dinilai tidak adil

Dia mengungkapkan, lahan sawah produktif miliknya seluas 1.700 meter persegi hanya ditaksir Rp800.000/meter. Sementara lahan berupa tebing yang tidak produktif justru dibayar dengan harga lebih mahal yakni Rp1.127.000/meter persegi. “Jelas ini merugikan kami karena lahan yang produktif dengan empat kali panen setahun malah dibayar murah, sementara lahan yang tidak produktif mahal sekali, itu yang membuat kami kesal,” katanya.

Dia ingin lahan sawahnya yang berada di Blok Bojongsuren, Desa Tagogapu, dibayar lebih mahal dari tanah tebing. Apalagi lokasinya berada di tempat strategis dan konturnya datar. Dia berharap, dengan hadirnya ke BPN bisa meminta kenaikan pembayaran lahannya paling tidak lebih mahal dari lahan tebing. “Inginnya lebih tinggi dari lahan tebing, ya minimal Rp1,5 juta/meternya,” katanya.

Warga lainnya, Sudiana,36, mengaku, pembayaran lahan untuk Kerata Cepat ini minim sosialisasi dan penjelasan ke warga. Sebelumnya warga sempat dikumpulkan di daerah PN Kertas Padalarang lalu diberi amplop yang berisi daftaran harga beli tanah milik warga. Pola seperti itu seperti menutup ruang diskusi karena masyarakat diminta untuk menerima harga yang ditawarkan. “Lahan di kawasan saya sudah ada yang berani bayar Rp1 juta/meter. Sementara dibayar oleh proyek Kereta Cepat itu hanya Rp800.000/meter. Ini jelas merugikan saya pribadi dan teman-teman yang lain,” sesalnya.

Seperti diketahui, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan Presiden Joko Widodo sejak 21 Januari 2016. Hal itu ditandai dengan groundbreaking di Perkebunan Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Anggaran untuk Kereta Cepat ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Konsorsium BUMN tersebut antara lain PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII berkolaborasi dengan konsorsium China yag mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT KCIC.

Pengoperasian kereta cepat ini membutuhkan pasokan listrik sekitar 75-100 megawatt. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close