Ragam Terkini

Terget Adipura, Ini PR Pemerintahan Akur

 

foto ilustrasi piala Adipura.

NGAMPRAH– Masalah sampah dan minimnya trotoar menjadi kendala KBB mendapatkan piala Adipura. Dua kriteria tersebut menjadi poin penting dalam mendukung terwujudnya kebersihan dan keindahan kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko membenarkan, jika Bandung Barat sulit menda­patkan Adipura lantaran per­soalan sampah dan minimnya trotoar. Kedua hal itu men­jadi bagian dari penilaian yang dilakukan Kementerian Ling­kungan Hidup.

Inti dari penilaian Adipura yaitu kebersihan dan peng­hijauan lingkungan. Namun soal pengangkutan sampah, Pemkab masih memiliki ke­terbatasan armada dan per­sonel, sedangkan untuk ke­beradaan trotoar, masih ter­kendala lahan.

“Sebetulnya pembenahan dari berbagai sektor dilakukan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Persoalan sam­pah dan trotoar ini hal yang memang menjadi kendala dalam mendapatkan Adipu­ra” ujarnya, Rabu (12/12/2018).

Menurut Apung, minimnya armada dan personel peng­angkut sampah sebenarnya bisa diatasi jika setiap pe­merintah desa mengelola sampah secara mandiri. Hal itu bisa dilakukan dengan membentuk badan usaha milik desa yang unit usahanya bergerak di bidang pengelo­laan sampah.

Dengan membuat bank sampah misalnya, sampah rumah tangga bisa dikumpul­kan oleh masyarakat kemu­dian dijual oleh Bumdes. Dengan demikian, hal itu juga akan menguntungkan masyarakat dari sektor eko­nomi.

“Saat ini kami masih kon­solidasi dengan sejumlah pemerintah desa mengenai hal ini. Rencananya, mereka akan diajak studi banding ke luar daerah yang sudah ber­hasil mengelola bank sampah,” kata Apung.

Dia menambahkan, KBB mulai tahun lalu mengikuti penilaian prapemantauan Adipura yang digelar Ke­menterian Lingkungan Hidup. Menurut dia, Adi­pura bukanlah tujuan uta­ma, tetapi hal itu mendorong Pemkab untuk berbenah diri serta meningkatkan kesadaran masyarakat un­tuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Adipura ini bukan tujuan utama, tetapi dengan ikut lomba ini, setidaknya kami tahu apa saja yang harus di­benahi untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas UPT Kebersihan KBB Rudi Huntadi mengakui, saat ini baru 10 dari 16 kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah. Dari 10 kecamatan tersebut, hanya satu atau be­berapa titik yang terlayani.

Wilayah selatan, seperti Rongga, Gununghalu, dan Sindangkerta hingga kini be­lum terlayani pengangkutan sampah. Akibatnya, masyara­kat setempat mengelola sam­pah secara mandiri dengan cara ditimbun.

Agar pengangkutan sampah bisa optimal, menurut Rudi, tentu harus didukung dengan penambahan anggaran. Saat ini, anggaran operasional per tahun sekitar Rp 14 miliar untuk BBM, pemeliharaan, termasuk gaji pegawai.

“Karena tambahan ang­garan ini sangat berdampak positif untuk mengoptimal­kan kinerja di lapangan,” tandasnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close