Ragam Terkini

Massa GMBI Marah, Dewan KBB Malah Ramai-ramai Kunker Diakhir Tahun

 

Massa GMBI KBB saat unjuk rasa di halaman Kantor DPRD KBB, Kamis (13/12/2018) yang tidak membuahkan hasil lantaran anggota DPRD KBB ramai-ramai kunker ke sejumlah daerah di Indonesia.

PADALARANG– Massa GMBI KBB harus kecewa aksinya menyampaikan aspirasi terkait pembebasan lahan warga yang terkana imbas Kereta Cepat Indonesia (KCI) kepada DPRD KBB tak menemui solusi.

Akhirnya massa GMBI hanya bisa orasi di depan kantor DPRD KBB. “Kenapa hari ini kita tidak membawa mobil komando. Buat apa kita bawa dewannya juga tidak ada,” ujar Ketua GMBI KBB, Fauzi dalam orasinya, Kamis (13/12/2018).

Fauzi mengatakan, kedatangan ke gedung DPRD KBB lantaran banyaknya aduan dari masyarakat terkait pembebasan lahan KCIC yang dinilai merugikan masyarakat. “Kami datang ke sini (Kantor DPRD KBB, red) karena aspirasi masyarakat terkiat pembebasan lahan KCI yang sudah merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Massa GMBI pum harus kecewa lantaran tak berhasil menemui pimpinan DPRD yang tengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. “Kami kecewa. Datang ke kantor DPRD ternyata tidak ada karena ada agenda kunjung kerja akhir tahun. Dewan tidak memikirkan masyarakat tapi memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya,” teriak Fauzi dalam orasinya.

Adanya aparatur kepolisian dan media massa, Fauzi mengatakan, aksinya itu bukan ilegal tapi legal yang dilindungi oleh undang-undang. “Keterbukaan informasi publik seharusnya oleh dewan diterima bukannya dipendam,” tuturnya.

Fauzi mengatakan, gagal diterima dewan pihaknya akan mengerahkan massa lebih besar lagi pada Senin (16/12/2018) ke gedung DPRD KBB.

Seperti diketahui, anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) ramai-ramai melakukan studi banding ke luar kota. Hampir seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang dikabarkan ikut serta dalam studi banding ke beberapa kota di Indonesia tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal DPRD KBB, hampir seluruh anggota dewan KBB berangkat ke sejumlah kota seperti Bali, Yogyakarta, Solo hingga Batam.

Berdasarkan data yang tertera dalam rincian Perubahan APBD KBB, disebutkan anggaran kunjungan kerja dan studi banding pimpinan dan anggota DPRD KBB ke luar daerah sebesar Rp 8 miliar. Anggaran ini mengalami kenaikan sekitar Rp 1,7 miliar setelah APBD Perubahan disahkan. Awalnya DPRD hanya mengajukan sebesar Rp 6,2 miliar.

Anggaran itu adalah anggaran studi banding setelah APBD Perubahan atau hanya untuk jangka waktu dua sampai tiga bulan atau hingga akhir tahun ini.

Sekedar informasi, dalam setiap kunjungan kerja atau studi banding, anggota DPRD setidaknya akan memperoleh dana SPPD (honor perjalanan dinas) per hari, uang saku per hari, tiket pesawat pulang pergi, biaya makan, hingga akomodasi hotel berbintang dan transportasi selama berada di tempat studi banding.

Jumlah yang dihabiskan anggota dewan untuk sekali kunjungan bisa jadi mencapai ratusan juta. Itu pun belum dikalikan jumlah hari dan jumlah anggota DPRD yang ikut serta dalam studi banding. Apalagi jika dikalikan berapa kota yang menjadi tujuan studi banding. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close