Ragam Terkini

Tak Cukup Bukti, Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Bupati Umbara

 

Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha

NGAMPRAH– Bawaslu KBB menyampaikan keputusan terkait hasil dari proses pemanggilan dan pemeriksaan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna terkait dugaan pelanggaran kampanye.

“Setelah dibahas di Sentra Gakumdu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan, akhirnya memutuskan kasus ini dihentikan karena alat bukti tidak memenuhi unsur,” kata Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha di Ngamprah, Rabu (19/12/2018).

Cecep mengatakan, kasus ini bermula dari temuan Panwaslu Kecamatan Cisarua dan Panwas Desa Pasirlangu. Yakni bukti rekaman bupati dalam sebuah agenda pemerintahan yang perlu ditindaklanjuti karena diduga melanggar aturan pemilu.

Akan tetapi setelah diproses dan dari penjelasan saat dimintai klarifikasi di Kantor Bawaslu KBB pada Selasa (11/12/2018) petang, bukti-bukti itu masih kurang dan belum menguatkan pada unsur yang dimaksudkan.

“Dasarnya karena kami kekurangan alat bukti meskipun ada dua alat bukti yang dikantongi. Sehingga kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan,” sambungnya.

Disinggung apakah ada intervensi dalam menangani kasus ini, Cecep memastikan tidak ada dan Bawaslu tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Menurutnya dalam hukum kedudukan semua sama baik itu pejabat daerah ataupun masyarakat umum.

Pihaknya pun telah bersikap seobjektif mungkin dan memang penanganan kasus ini tidak memenuhi unsur khususnya dari alat bukti. Tapi kalau memang memenuhi unsur meskipun bupati maka akan ditindaklanjuti.

“Saya pastikan tidak ada intervensi dan tidak boleh. Faktanya bupati juga bersikap kooperatif saat dipanggil untuk dimintai klarifikasinya. Ini menjadi sinyalemen positif pelaksanaan demokrasi tanpa intervensi yang harus menjadi cobtoh bagi siapapun,” ujarnya.

Seperti diketahui Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna sempat tersandung persoalan sehingga harus memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB, Selasa (11/12/2018).

Persoalan itu diduga terkait dengan laporan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukannya dalam sebuah agenda pemerintahan ketika berkunjung ke Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, KBB, beberapa waktu lalu. Ada dua alat bukti berupa foto dan vidio yang dilaporkan, sehingga Bawaslu sempat mencecar bupati dengan 20 pertanyaan kala itu. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close