AdvetorialRagam Terkini

Penyertaan Modal untuk Bumdes Bersama Rp 200-300 Juta Per Desa

NGAMPRAH— Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB melaksanakan visi misi akur dan RPJMD bupati dibidang pemerintahan desa antara lain terciptanya sarana prasararana infrastruktur di pedesaaan, terciptanya perekonomian di masyarakat pedesaan, terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien akuntabilitas di pemerintahan desa, serta terciptanya pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya bumdes bersama itu amanat dari uu desa,” ujar Kepala DPMD KBB, Wandiana, Jumat (28/12/2018).

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan pemerintahan daerah, namun yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa (meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam isi pasal) adalah pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan pemerintahan daerah, maka pemahaman tentang desa tidak bisa terlepas dari peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu yang diundangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini, desa disebut secara definitif dan keberadaan Bumdes sudah diakui.

Salah satu solusi agar eksistensi BUMDes bisa bertahan dan berkembang adalah melalui BUMDes bersama yang dikelola secara khusus oleh para ahli dengan melibatkan sektor swasta dalam kerjasama kemitraannya.

“Hingga kini sudah ada 50 desa di Bandung Barat yang bersedia dalam BUMDes bersama ini. Dan dengan hadirnya swasta dalam pengelolaannya dipastikan BUMDes akan lebih maju sebagai salah satu penopang perekonomian desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD),” ujar Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dalam Launching BUMDes Bersama Kab. Bandung Barat di Lembang, Kamis (27/22).

Rencananya dalam BUMDes Bersama ini akan dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 200 – 300 juta per desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal Desamart yang konsep pengelolaannya akan dibahas lebih jauh pada 2019 mendatang dan siap diluncurkan pada 2020.

“Dengan hadirnya Desamart maka BUMDes dipastikan akan lebih maju dan akan menumbuhkan kemandirian desa karena memiliki sumber pendapatan lain dari Desamart dengan melibatkan UPK, UMKM dan pelaku ekonomi lainnya yang ada diaetiap desa,” katanya.

Bupati menjelaskan bahwa kehadiran BUMDes Bersama dan Desamart ininbertujuan untuk menciptakan enterpreunership pemerintahan agar seluruh anggaran desa tidak habis dengan adanya penyertaan modal. “Sehingga, modal yang disertakan akan terus berputar dan sumber PAD dari keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seluruh aparat desa,” terangnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker