Ragam Terkini

Mayoritas Masyarakat KBB Usulkan Pejabat KBB Asli Putra Daerah, Ini Komentar Mereka

 

foto ilustrasi

NGAMPRAH–Beragam tanggapan dari masyarakat ketika jelang pergantian pejabat di lingkungan Pemda KBB harus mayaoritas putra asli daerah Bandung Barat. Alasannya sederhana, agar lebih mencintai dan memiliki terhadap daerah untuk kemajuan KBB.

Saat ini jabatan eselon setingkat kepala dinas dan kepala bidang di lingkungan Pemda KBB mayoritas bukan putra daerah KBB. Ada orang Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan juga Cimahi. Hanya segelintir saja yang putra daerah KBB. Tapi itu tidak menyalahi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tapi soal pejabat asli putra daerah banyak masukan juga dari masyarakat. Ketika redaksi ragam melontarkan pertanyaan “Ada yang usul pejabat KBB mesti didominasi putra daerah, bagaimana dengan Anda setuju tidak?” melalui pesan whatt app kepada 1.200 nomor telepon, hampir 75 persen menyatakan setuju. Berikut ini pernyataan dari masyarakat tersebut.

Putra Bupati Bandung Barat, Rian Firmansyah mengaku setuju jika pejabat Bandung Barat didominasi putra daaerah
“Setuju” tulis Rian. Lain lagi dengan sang paman Usep Sukarna memilih diam menanggapi soal itu. “No comment ah,” katanya.

“Tidak setuju aturan ASN sudah ada dalam UU. Buat apa putra daerah kalau kompetensi dan dedikasinya enggak ada,” kata Dimyati tokoh masyarakat Cililin.

“Ari kangge abdi mah asal nu bageur we org mana ge teu sawios,” Dani warga Ngamprah.

Agus Ishak tokoh masyarakat di Cililin menyatakan setuju. “Ya,” sebutnya.

“Kalau para pejabat di Kbb didominasi oleh orang KBB saya yakin KBB akan lebih baik lagi, kenapa demikian karena yang namanya pribumi tentunya akan ada rasa memiliki dan mencintai rumahnya sendiri dan pastinya akan terus menerus dirawat sehinggga tumbuh dan berkembang. Para leluhur atau ‘karuhun’ KBB serta alam akan lebih meridho’i (ngawidian) kepada para pemimpin asli KBB,” ujar Ketua NU Saguling, Rahman Ependi.

“Lamun teu bisa gawe bade di paksakeun….??? Ken we sasaha oge anu penting mah tiasa damel…da masih NKRI,” ujar Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Gerindara, Hanes Lise.

“Setuju,” ujar Ketua GRIB KBB Asep Suhaya.

“Setuju” kata Anggota DPRD KBB Fraksi PDIP Deni Setiawan.

“Enggak” ujar Suryaman Sekcam Saguling.

“Setuju kang. tapiiiii..putra daerah yang bener-bener memiliki kemampuan yang falid dan diakui serta amanah,” ujar Yayat Manajer Kota Baru Parahyangan.

“1. Iman dan taqwa
2. SDM mumpuni
3. Mempunyai keinginan memajukan KBB dan mensejahterakan masyarakat KBB,” tulis Dani politisi PDIP.

“Setuju pisan Kang,” ujar Yanto TKK Disdik KBB.

“Tidak.. Yg penting jujur,” kata politisi PAN Asep Hendra.

“Kalau hanya berbicara setuju tdk setuju, sy tdk setuju,” kata Yeye pembina pramuka KBB.

“Setuju tapi putra daerah yang berkualitas,” ujar mantan Kades Lembang, Yono.

“NKRI termasuk KBB,” ujar politisi Demokrat Holid Nurjamil.

“Setuju pisan, kalau putra daerahnya pinter, jujur,” ujar tokoh NU, Aum.

“Setuju aja asal jangan tukang maling,” ujar pensiunan ASN KBB, Momon Suherman.

“Ya ada prosentase lah,…, tapi kalau SDM nya memungkinkan, tetep yang dikedepankan harus profesionalitas,” kata Salim guru SMKN2 Cimahi yang tinggal di daerah Cilame Ngamprah ini.

“Sesuai UU ASN seluruh warga negara RI
dari Sabang sampai Meroke mempunyai hak ASN di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Dinas Pemerdayaaan dan Masyarakat Desa (DPMD), Wandiana.

“Asal memenuhi persyaratan saya sangat setuju,” ujar Ketua Komisi IV DPRD KBB, Iwan Ridwan.

” Ya setuju saja. Itu mah semua kebijakan pimpinan atuh,” ujar Epul pejabat Disdukcapil KBB.

“Setuju pisan,” ujar Budi anggota Ormas Manggala KBB.

“Sae, komo mun uing jadi kabid mah,” ujar Ketua GM FKPPI KBB, Didin Kopral.

“Putra daerah berbasis kompetensi dong,” ujar Eka Suwarna tokoh muda KBB.

“Kan ASN mah NKRI Kang,” kata Husein pejabat Pemkot Cimahi.

“Setuju pisan atuh pa,” ujar Asep Miftah politisi Golkar KBB.

“Setuju asal secara normatif memenuhi standar SOP,” kata Ketua Fraksi Gerindra Sundaya SP.

“Setuju banget. Makan di kita buang…di kota lain,” ujar Jelly politisi PDIP KBB.

“Harusnya ditambah skill atau berani target. Misal berapa tahun bisa menertibkan PKL di KBB?
Kalau tidak tercapai siap di ganti meletakkan jabatan,” ujar Asnawi ASN KBB.

“Setuju tapu harus test abd propertest,” kata Kades Gudangkahuripan Agus Karyana.

“Sae,” ujap Agus ASN Kesra KBB. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close