Ragam Terkini

Ogah Proyek Cable Car Gagal, Ini yang Dilakukan Dirut PMgS

Foto dokumen ragam daerah
Direktur PT PMgS Denny Ismawan (tengah) saat menandatangani MoU pembangunan cable car bersama dengan Direktur. PT. Aditya Dharmaputra Persada, Sanjaya Susilo yang disaksikan oleh Bupati Bandung Barat Aa Umbara di Cisarua baru-baru ini.

NGAMPRAH- Mandegnya proyek cable car dijawab Direktur  PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) Denny Ismawan. Dirinya memastikan, proyek cable car yang akan dibangun di wilayah Lembang akan terus berjalan. Saat ini, tim di lapangan tengah melakukan proses izin lahan di jalur yang akan dilewati.

“Tim sedang bekerja di lapangan dan sekarang fokus memproses izin lahan dulu kepada warga atau tanah milik swasta (PT Bintang Mentari Perkasa) yang memang akan dilalui jalur cable car,’ ujar Denny, Selasa (29/1/2019).   

Denny menuturkan, sistem kerjasamanya dengan pemilik lahan masih tahap negosiasi. Namun yang pasti untuk pembebasan lahan secara total tidak mungkin. “Kita harus optimis kalau proyek ini bisa lancar dan terwujud di Bandung Barat,” katanya.

Bila proses izin lahan selesai selanjutnya akan mengajukan izin trase ke Kemenhub dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. “Memang tahapannya panjang dan kita menargetkan proses izin juga bisa cepat selesai supaya cable car bisa dilangsung dibangun. Seperti izin lingkungan, izin warga sekitar hingga keluar izin mendirikan bangunan. Karena investor juga menunggu perizinan bisa cepat selesai dulu,” ungkapnya

Denny juga menjelaskan, untuk posisi stasiun cable car ini masih dalam pembahasan dan belum final. Karena selain lahannya harus jelas, posisinya juga harus strategis. “Soal stasiun juga sedang dibahas karena ini urusannnya dengan izin trase. Yang penting harapan saya ke depan bila ini sudah terbangun bisa memberikan dampak positif khususnya pemecah kemacetan di Lembang,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Teknik dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Fauzan belum lama ini mengungkapkan, jika proyek cable car ini masih di hadapkan persoalan status lahan. “Yang terpenting status tanahnya dulu harus clear (bebas), karena trasenya akan meleweti rumah warga atau tanah kosong. Apakah nantinya bisa dibebaskan tanahnya atau dikerjasamakan, itu tergantung pemrakarsa proyek tersebut. Yang terpenting kami (Dishub) sangat mendukung terwujudnya proyek tersebut dan kalau ini berhasil bisa menjadi proyek pertama di Indonesia,” katanya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close