Ragam Terkini

Maret Cair, Dana Desa untuk KBB Naik Jadi Rp 241 Miliar

NGAMPARAH— Dana desa yang dikucurkan pemerintah untuk di KBB mencapai angka Rp 241 miliar, lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp 198 miliar pada tahun ini.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 120 miliar lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp 119 miliar. Jika ditotal anggaran Dana Desa dan ADD tahun ini mencapai Rp 361 miliar bagi 165 desa di seluruh Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Wandiana menyatakan, jika Dana Desa yang diberikan bagi setiap desa tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. “Nilainya meningkat dari tahun lalu. Bahkan ada beberapa desa yang angkanya hampir mencapai Rp 3 miliar per desa. Karena ada dua sumber yakni dana desa dan ADD. Semuanya dari APBN pusat,” kata Wandiana kepada wartawan baru-baru ini.

Wandiana memastikan, bulan Maret ini Dana Desa sudah bisa dicairkan. Asalkan, kata dia, setiap desa bisa memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Bahkan, DPMD sudah memberikan surat imbauan dengan Nomor 900/2432/PPKAD tanggal 18 Desember 2018 tentang Pagu Dana Transfer Setiap Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019. Surat tersebut soal perubahan/revisi pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan adanya koreksi indikator penghitungan.
“Surat tersebut sudah kami kirim ke setiap kecamatan untuk selanjutnya disampaikan ke masing-masing desa. Surat itu jadi dasar bahwa setiap desa diminta secepatnya menyusun APBDes berdasarkan musyawarah yang disepakati sesuai dengan program renja (rencana kerja) . Setelah itu, ajukan secepatnya kepada kami untuk diproses, justru kami itu sangat menunggu karena anggarannya sudah aman,” katanya.

Wandiana menyebutkan, tahapan pencairan Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap selama setahun. Untuk tahap pertama dapat dicairkan 20 persen. Tahap kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga sebesar 40 persen. Semuanya akan ditransfer ke masing-masing rekening desa. “Pencairan tentu dibagi-bagi sesuai dengan jadwal. Kami juga sampaikan bahwa tertibnya pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban (SPJ),” ungkapnya seraya menyebutkan SPJ harus sesuai dengan pertanggung jawaban, termasuk pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan.

Bila Dana Desa ini terlaksana dengan baik sesuai dengan prosesur yang benar, maka akan terwujud sarana-prasarana (infrastruktur) di masyarakat, roda ekonomi akan berjalan baik hingga terciptanya pemberdayaan masyarakat desa. “Termasuk terciptanya pelayanan yang prima di pemerintahan desa. Itulah manfaat dana desa yang diberikan pemerintah,” paparnya.

Disinggung evaluasi penyerapan Dana Desa tahun lalu, Wandiana mengatakan saat ini tengah dalam proses pemeriksaan BPK. “Harapan kami terserap bisa sampai 100 persen dan tidak ada temuan BPK. Tinggal desa menyiapkan semua pertanggung jawabannya dengan benar.” pungkasnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close