Ragam Terkini

Pengusaha Mini Market Malas Ngurus Izin

Moratorium Mulai Diberlakukan di KBB

NGAMPARAH– Pengajuan izin mini market di KBB mendadak sepi. Kenapa? Itu imbas diberlakukannya moratorium oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada tahun ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat pun tidak mendapatkan pengajuan mini market sejak diberlakukannya moratorium perizinan minimarket di tahun ini.

“Mulai Januari hingga Maret ini tak ada satupun pengajuan dari pengusaha untuk berinvestasi di sektor usaha minimarket. Saya sudah cek tidak ada,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KBB, Ade Zakir di Ngamprah, Senin (4/3/2018).

Menurutnya, sepinya pengajuan izin mini market tak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat soal moratorium minimarket.

Dia memandang kebijakan tersebut cukup baik jika untuk kepentingan bersama dalam menertibkan perizinan minimarket yang terus menjamur. “Kalau di dinas kami hanya administrasi saja soal penertiban izin seperti IMB (izin mendirikan bangunan) dan izin lainnya. Untuk teknis dan kajian justru ada di sana (Disperindag),” katanya.

Ade menambahkan, jika ke depannya ada pengajuan izin yang masuk, pihaknya belum bisa menerbitkan izin bila tidak ada rekomendasi dari dinas teknis seperti Disperindag. Sehingga pengusaha yang ingin berinvestasi diimbau untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh dinas teknis. “Kalau tidak ada kajian atau rekomendasi dari dinas teknis, kita tidak bisa menerbitkan izin. Karena yang tahu teknis seperti ukuran bangunan dan kontruksi bangunan ada di dinas teknis. Kalau sudah terpenuhi syaratnya baru bisa diterbitkan,” terangnya.

Ditanya soal rencana penyegelan minimarket ilegal atau yang menyalahi zonasi, Ade menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pimpinan. Sebab, dalam melakukan penyegelan harus atas dasar kepentingan bersama bukan kepentingan sepihak. “Soal penyegelan minimarket itu harus ada kebijakan pimpinan (Bupati). Karena kan dalam penyegelan melibatkan beberapa dinas seperti Disperindag, Satpol PP dan lainnya,” ungkapnya.(***)


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close