Advetorial

Terget Bupati Umbara 6 Ribu Unit Rumah Dibedah Tahun Ini

*Program Ngariksa Lembur

 

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara saat meninjau rumah warga yang siap dibedah.

NGAMPARAH– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menggelontorkan program bedah rumah. Program ini tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019 melainkan didanai dari  CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.

Setidaknya tahun ini sudah ada 120 unit rumah warga yang dibedah dalam kegiatan forum komunikasi pimpinan daerah (for­kopimda) di setiap daerah pemilihan (Dapil).

 

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan, untuk 125 rumah tersebut akan mendapatkan dana bantuan sekitar Rp 25 juta setiap rumah yang tidak layak huni.  “Kami mengajak para pengusaha untuk ikut serta membantu warga tidak mampu melalui bantuan CSR perusahaan untuk rutilahu. Itu sudah berjalan serta menda­pat respon positif,” katanya.

 

Saat ini, kata Umbara, ada 24 ribu rutilahu yang harus diperbaiki dan tahun ini ditargetkan 6 ribu unit bisa di­perbaiki.

Sementara itu, Kepala Dinas Peruma­han dan Permukiman KBB, Rahmad Adang Syafaat mengaku sepanjang Oktober 2018 hingga saat ini sudah ada 120 perbaikan rutilahu yang anggarannya berasal dari CSR.

 

“Satu rumah rutilahu yang kami lakukan itu anggarannya Rp 25 juta. Kami akan terus perbaiki ru­mah tak layak huni sepanjang ma­sih ada bantuan yang kami terima,” kata Adang.

Saat ini, ujar Adang, Pemkab Bandung Barat mencatat ada se­banyak 24 ribu rumah di KBB yang tidak layak huni. Tetapi, jumlah tersebut, Adang menyebut tidak selalu mengandalkan bantuan dari CSR melainkan ada pula dari APBD.

Sejumlah pengusaha yang mem­berikan bantuan CSR rutilahu, kata Adang bervariatif mulai ang­garan yang diperuntukkan pem­benahan satu unit, dua unit, lima unit, 10 unit, hingga 20 unit ru­tilahu tergantung perusahaannya.

“Sekarang sudah ada 20 perusa­haan yang membantu. Kami juga akan dapat bantuan dari APBN yang tengah tahap proses dan Insya Al­lah cair di akhir Maret. Tahun ini pun bantuan dari APBN itu untuk 6 ribu rutilahu, dan APBD untuk 200 rumah yang nominalnya sama Rp 25 juta. Pemkab juga membe­rikan kemudahan kepada pengu­saha yang menyumbangkan ban­tuan untuk program rutilahu, ya­kni dengan membebaskan biaya perizinan-perizinan dan pelayanan yang cepat,” pungkasnya. (adv)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Close