Kota BandungPolitikRagam Terkini

Agung Budi Santoso Bedah 4000 Rumah Tidak Layak Huni Bandung dan Cimahi

BANDUNG – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Agung Budi Santoso mengebut Program Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk di daerah pemilihannya Bandung dan Cimahi.

Anggota dewan dua priode ini menggulirkan program itu sejak tahun 2011 bergulir di tahun 2012. Saat ini, jumlahnya lebih dari 4000 ribu rumah yang di bedah untuk Kota Bandung dan Cimahi.

“Program ini harus tetap ada, bahkan anggaran harus ditambah. Di samping itu tumbuh kesadaran masyarakat yang mampu menanamkan budaya gotong royong membantu lingkungan terkecilnya,” kata Agung, belum lama ini.

Agung menyebutkan, hingga saat ini jumlah total rumah di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi, yang sudah diberikan stimulan mencapai empat ribu. Dengan begitu, melalui program ini diharapkan jumlah RTLH di Indonesia terus berkurang.

“Tentunya kita akan selalu memperjuangkan hak rakyat, dalam mendapatkan kesejahteraan,” pungkasnya.

Lurah Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung Suharyanto mengatakan, adanya program bantuan ini, kesejahteraan warga di wilayahnya terutama dalam mendapatkan rumah tinggal yang layak bisa dimaksimalkan.

“Alhamdulilah di wilayah kami sudah menerima program BSPS sejak tiga tahun lalu. Untuk tahun 2019 ini, kami malah mendapat tambahan perbaikan rumah sebanyak 102 unit,” kata Suharyanto.

Mendapat amanat dari Jajaran Kementerian PUPR untuk kesejahteraan rakyat, pihak terkait termasuk pemerintah setempat tentunya perlu melakukan pengawasan ketat. Agar tidak terjadi salah sasaran, atau timbul permasalahan di lingkungan masyarakat.

Menurutnya Suharyanto, dalam melakukan pengawasan, baik pada proses pengerjaan, pendataan hingga monitoring, pihaknya tidak bergerak sendirian, namun dibantu juga oleh aparat keamanan serta para pengurus Rt dan Rw di lingkungan Kelurahan Dungus Cariang.

“Jadi, segala sesuatunya dilakukan secara terbuka. Masyarakat juga diharapkan bisa membantu pengawasan, dan bisa memberikan laporan apabila ada keluarga yang membutuhkan bantuan,” tuturnya.

Disinggung adanya suatu permasalahan yang muncul dalam menjalankan setiap proses program BSPS, ia pun tidak menampik, jika selalu ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, seperti kecemburuan sosial dan lainnya.

“Masalah selalu ada. Tapi, Alhamdulilah sejauh ini bisa diatasi berkat perhatian dari semua unsur, yang peduli dengan program tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS, pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019, yang menaikan besaran nilai BSPS.

Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori, yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di provinsi sebelumnya Rp15 juta menjadi Rp 17,5 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp15 juta dan upah kerja Rp2,5 juta

Kasubdit Pendataan dan Verifikasi perumahan swadaya Kementerian PUPR Rubiyo memaparkan, jumlah RTLH di Indonesia secara keseluruhan tercatat, mencapai angka 2,4 juta rumah. Sejak program BSPS berjalan total sudah 206.500 unit RTLH mendapat bantuan ini.

“Tentu jika mengacu pada data, kita tidak bisa berjalan sendiri,” kata Rubiyo.

Menurutnya, dalam upaya pengentasan RTLH di segala penjuru di Indonesia, diperlukan skenario lain dari berbagai pihak. Misalnya, pemerintah di masing-masing daerah bisa membantu program ini dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahkan bisa juga memanfaatkan dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR).

“Intinya dalam hal pengentasan masalah RTLH ini, semua pihak terkait harus peka terhadap lingkungan sekitar. Agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan terutama dalam menempati tempat tinggal yang layak,” ucapnya.

Dalam menyukseskan porgram nasional Kementerian PUPR tersebut, tentunya peran anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur, sangat diharapkan untuk memperjuangkan hak masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan.
(***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close