CimahiPolitikRagam Terkini

“Kita Akan Panggil Para Pendamping PKH”

*Direses Dewan Banyak Keluhan Soal PKH

CIMAHI–Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiyatmoko menyoroti program Kementerian Sosial (Kemensos) soal pendamping PKH harus bekerja secara profesional. Sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan terkait aduan masyarakat tidak ada lagi.

”Secara pribadi saya juga beberapa kali menerima pengaduan itu. Bahkan hampir semua anggota dewan saat melaksanakan reses menerima keluhan itu,” kata Wahyu, di gedung DPRD Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Senin (25/3/2019).

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari dinas sosial (dinsos) Cimahi, selama ini dinsos daerah hanya menerima data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah matang dari Kementerian Sosial (Kemensos) langsung. Padahal, seharusnya dinsos daerah mempunyai kewenangan untuk memperbaiki kesalahan di lapangan. Sebab dinsos merupakan kepanjangan tangan dari kemensos.

”Sebenarnya kita berharap pihak dinas kota juga mempunyai peran, jangan sampai program dari kemensos itu terus menerus jadi tidak tepat sasaran karena salah data,” ujarnya.

Untuk itulah, Wahyu mengaku, akan segera memanggil para pendamping PKH se- Kota Cimahi untuk dimintai keterangan.

”Kita masih cari waktu yang pas, nanti kita akan memanggil para pendamping. Kita pengen tau apa saja yang selama ini dikerjakan mereka,” tegasnya.

Selain memanggil para pendamping PKH, pihaknya juga akan segera meminta keterangan pihak dinsos Cimahi. Sebab, menurut Wahyu sangat disayangkan jika bantuan dengan anggaran dari pusat yang otomatis memakai uang rakyat harus diberikan kepada orang yang salah.

”Kita akan tanya seperti apa PKH ini dan punya peran nggak dinsos di program kemensos ini, artinya punya kewenangan atau tidak untuk memperbaiki setiap kesalahaan yang ada di lapangan,” terangnya.

Senada dengan Wahyu, anggota komisi IV Aida Cakrawati mengungkapkan, sejauh ini kebanyakan yang tidak mendapatkan bantuan PKH adalah para lansia atau jompo. Padahal mereka sangat perlu diberikan perhatian.

”Saya melihat sendiri saat blusukan banyak para lansia yang terlihat kurang sehat dan tidak terpelihara karena faktor ekonomi tapi tak mendapat bantuan apapun dari pemerintah,” jelasnya.

Hal itu, kata Aida, menunjukan jika pendamping PKH selama ini memang bekerja tidak maksimal.

”Kalau kerjanya bener seharusnya jika ada permasalahan akan segera diketahui dan cepat akan mencari solusi sebelum permasalah menjadi numpuk dan bergejolak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Erik Yudha saat dikonfirmasi mengungkapkan, sejauh ini para pendamping PKH langsung di bawah Kementerian sosial.

”Untuk melamar jadi pendamping mereka daftar secara online ke kemensos. Jadi semua di bawah kendali pusat,” ungkap Erik.
Lihat Juga: PUPR KBB Ajukan Pinjaman Dana Rp 300 Miliar ke Kementerian Keuangan

Sementara terkait kebenaran jika PKH tidak tepat sasaran, Erik meminta jika memang ada kesalahan dilapangan, maka sebaiknya saat melapor, pelapor menyertakan data dan fakta. Sehingga pihaknya akan lebih mudah untuk menindaklanjutinya.

”Selama ini ada pada masalah data. Memang sebagian bilang PKH tidak tepat sasaran dan ini sebenarnya bagus agar menjadi kontrol, tapi harusnya ada bukti dan fakta secara data supaya ada perbaikan. Itu kalau kita sama-sama maun memperbaiki data. Sejauh ini yang dilaporkan bersama data sudah kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Menurutnya, bisa saja laporan yang masuk saat ini akibat dari kecemburuan sosial warga, sebab tidak dapat dipungkiri jika siapa saja menginginkan yang namanya bantuan dari pemerintah dan itu yang menimbulkan kecemburuan.

”Jadi sekali lagi saya minta yang melaporkan atau mengatakan tidak tepat sasaran itu, tolong kami beri datanya agar dapat dikoresksi. Kalau tidak ada data gimana harus mengkoreksinya,” pungkasnya. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close