NgamprahPolitikRagam Terkini

Isu Jual Beli Jabatan Santer, Komponen Akur Turun Tangan

Amankan Proses Mutasi Jabatan di Pemda KBB

NGAMPARAH– Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Bendahara Timgab AKUR , Bagja Setiawan angkat bicara terkait memanasnya isu jual beli jabatan di lingkungan Pemda KBB jelang rotasi mutasi.

“Sejak awal ketika menyusun visi-misi AKUR, program prioritas sampai diformulasikan menjadi RPJMD KBB 2018-2023, peningkatan sumberdaya aparatur menjadi prioritas utama. Karena sebagus apapun program kepala daerah apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang qualified, hanyalah akan jadi mimpi dan angan-angan belaka” ungkap Bagja, Senin (13/5/2019).

Menurut Bagja, momentum rotasi mutasi pejabat daerah haruslah dilakukan secara objektif, terbuka dan profesional. “Saya sudah melihat bupati dan jajarannya sudah berupaya ke arah itu dengan dilakukannya mapping berdasarkan DUK kepegawaian dengan diselenggarakannya assesment bagi para kandidat yang akan mengisi kekosongan jabatan di Pemda Bandung Barat,” tuturnya.

Terkait dengan issu praktik jual beli jabatan di birokrasi KBB, kata Bagja, sudah diantisipasi melalui regulasi yang ada yakni Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

“Aturan-aturan tersebut telah mengamanatkan bahwa manajemen PNS harus berdasarkan sistem merit yang profesional, terbuka, dan kompetitif, sehingga diharapkan akan didapatkan aparatur yang berintegritas, profesional, dan melayani masyarakat,” sebutnya.

Pelaksanaan manajemen PNS melalui sistem merit pun, lanjut Bagja, telah diawali melalui seleksi terbuka pada pengisian jabatan pimpinan tinggi (Eselon I dan II) yang selalu diawasi oleh Komisi ASN dalam setiap rangkaian prosesnya.

Sesuai Pasal 32 UU No 5 Tahun 2014 Komisi ASN yang diisi oleh para ahli di bidang pemerintahan dan birokrasi telah mengatur secara detail kewenangan komisi tersebut untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan hingga pelantikan pejabat pimpinan tinggi. “Sehingga harusnya dalam pengisian pejabat pimpinan tinggi di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah telah melalui pengawasan yang ketat oleh Komisi ASN, apalagi di KBB kita selalu berkonsultasi dengan divisi pencegahan KPK dalam berbagai hal termasuk persoalan ini.l,” terangnya.

Regulasi di negara ,kata Bagja telah mengatur secara detail proses yang ada di birokrasi dan meminimalisasi sekecil mungkin adanya peluang penyelewengan. “Namun ulah sebagian oknum politisi dan birokratlah yang merusak sistem yang ada membuat kualitas birokrasi kita menjadi rendah. Kepentingan politik praktis yang menghantui dunia birokrasi menjadi preseden buruk dalam menciptakan aparatur yang bersih, berintegritas, dan profesional, mudah mudahan hal ini tidak terjadi di KBB,” sebutnya.

Seyogianya ungkap Bagja, kepentingan politik berhenti pada tataran regulasi pembuatan kebijakan-kebijakan di ranah legislatif dan birokrasi pemerintahan bekerja pada tataran pelaksana kebijakan di ranah eksekutif. Sehingga tidak lagi terjadi bias kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang ada secara brutal, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota yang lain yang kepala daerahnya terkena OTT karena jual-beli jabatan. “Kami rasa ini akan menjadi warning dan pelajaran bagi bupati dan wakil bupati kami. Partai-partai koalisi pengusung AKUR beserta seluruh komponen yang ada, termasuk para korcam-korcam kami yang terdiri dari banyak unsur yang kebanyakan relawan non partisan berkomitmen penuh akan mengawal proses ini seobjektif mungkin, agar kepemimpinan AKUR berjalan mulus kedepan dalam mewujudkan masyarakat KBB lebih sejahtera,” tandasnya. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close