NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Nih Jeritan Rakyat Kecil KBB dengan Kenaikan Pajak PBB 100%

NGAMPARAH—Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru saja di launching bidang PBB BPHTB pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KBB terus mendapat penolakan dari masyarakat kecil.

“Teu kira atuda naekna , tina 2 rebu pang letikna jadi 10 rebu , ker anu garableg gajihmah jeng pengusaha gede meren teu nanaon, iye ker masyarakat letikmah hese neangan duit 10 rebu teh, cing atu euy pikirken masyarakat anu temampu tong nempo mayoritas jelema balenghar jeng gableg gaji , hese euy di kampung model di uingmah nengan duit 10 rebu teh boroning ker mayar pajak ker nyatu sapopoe oge hese,” tulis pemilik akun Juber Yusuf di Facebook.

“Sami kang ti ngawitan Rp 3000 janten Rp 16.000 cenah nyaah ka rakyat,” kata Taryat Ismail warga net di kolom facebook.

“Para wakil rakyat tolonglah kami rakyat kecil dengan kenaikan PBB 100 persen sangat memberatkan kami,” ujar Budiana Yayan.

Dikonfirmasi, Kepala Seksi PBB pada Bidang PBB BPHTP KBB, Donny Pratama mengaku, kenaikan PBB itu merupakan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Arahan BPK dan KPK yang menjadi alasan kami juga untuk menaikan pajak,” kata Donny ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/5/2019).

Menurutnya, kenaikan yang sangat signifikan terjadi di perumahan yang berada di jalan protokoler mengacu pada nilai zona objek pajak (NJOP). “Ya seperti di Kotabaruparahyangan dan sekitarnya mengacu kepada NJOP juga, itu pun setelah tim melakukan kajian,” sebutnya.

Untuk masyarakat di perkampungan katanya, hanya dinaikan sekitar Rp 10 ribu. Pihaknya juga aku Donny menaikan pajak PBB tengah mengejar target pajak dari Rp 167 miliar yang baru tercapai sekitar Rp 44 miliar.
Sementara itu, kenaikan pantastis NJOP PBB Tahun 2019 mendapat sorotan dari Pengamat Birokrasi Djamu Kertabudhi.

Menurut Djamu, kenaikan itu membuat wajib pajak meradang. Karena sebelumnya belum ada sosialisasi terlebih dahulu. “Hal ini membuat Pimpinan DPRD membuat langkah pemanggilan kepada Pimpinan SKPD yang bersangkutan dalam acara dengar pendapat dengan Komisi II DPRD KBB kita tunggu hasilnya,” kata Djamu kepada redaksi.

Djamu mengatakan, berdasarkan UU No 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa masyarakat dalam hal ini wajib pajak berhak mengajukan keberatan kepada bupati atas perlakuan yang dinilai memberatkan.

“Apalagi belum dilakukan sosialisasi atas kebijakan ini. Bahkan secara hukum dapat melakukan gugatan “class action”, atau setidaknya dapat melakukan gugatan ke komisi Onbudsman,” tandasnya. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close