PemerintahanRagam Terkini

Tentang Curhatan ASN KBB

Reformasi birokrasi dalam aspek pengembangan karir ASN khususnya di KBB sudah tampak menggelinding dengan nuansa dan nafas baru. Aspek transfaransi, dan eksistensi TPK (Tim Penilai Kinerja) yang sebelumnya Baperjakat yang dipimpin Sekda memiliki ruang yang mendorong peran lebih optimal untuk memunculkan kandidat pejabat atas pertimbangan berdasarkan sistem merit sebagai bahan pengambilan Keputusan Bupati sebagai Pejabat Pembina ASN KBB. Kata kunci sistem Merit adalah :
1. Kualifikasi, yang berkaitan dengan data kepegawaian secara personal ASN (Pangkat, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dll).
2. Kompetensi, berkaitan dengan kapasitas, dan kesesuaian keakhlian/keterampilan personal dengan Jabatan tertentu.
3. Kinerja, adalah integritas, dan prestasi kerja yang ditampilkan selama ini.
Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Yang menjadi tantangan dan sekaligus persoalan tersendiri adalah sejauh mana TPK yang terdiri dari Sekda dkk ini mampu melepaskan faktor subyektifitas personalnya, sehingga mampu menampilkan produk yang obyektif, adil dan wajar (norma sistem merit).
Hari jumat kemarin, Bupati BB telah melantik empat Jabatan Administrasi (eselon III), berdasarkan hasil “assessment” TPK. Namun muncul reaksi dari unsur ASN yang memegang Jabatan eselon III B, terhadap pengangkatan seseorang dalam jabatan Administrasi eselon III A (lebih tinggi dari eselon III B) yang sebelumnya tidak memegang jabatan eselon III B. Akhirnya muncul curhatan di media. Apakah tindakan ini salah ?. Dengan tegas saya katakan tidak salah. Kenapa demikian, dalam konteks pembinaan ASN mengenal 10 Asas yang harus diterapkan. Dua diantaranya adalah keterbukaan, dan bondiskriminatif. Instrumen kertebukaan yang harus dapat diakses oleh seluruh ASN termasuk oleh publik adalah Sistem Informasi Manajemen ASN yang mudah diakses dunia maya, maupun dunia nyata melalui fasilitas yang tersedia di SKPD terkait. Saat ini tampaknya hal ini belum ada.
Kebijakan yang dipersoalkan tentang seseorang yang diangkat tersebut, sepengetahuan saya, secara normatif Bupati tidak salah, konon yang bersangkutan sebelumnya meskipun tidak memegang jabatan eselon III B, tetapi memegang Jabatan Fungsional Auditor. Mutasi silang jabatan dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, dan sebaliknya, secara normatif bisa dilakukan. Soal apakah ini adil dan Wajar sebagaimana norma sistem merit, Sekda dkk sebagai TPK harus memberi penjelasan. Apalagi hal ini sudah masuk ranah publik. Kesimpulnya, dari sisi marwah pembinaan ASN di KBB sudah menunjukan arah yang benar. Persoalan curhatan ASN, tempatkan dalam posisi wajar, dan arif menyikapinya. Terima kasih pa Bupati dan pa Wabup atas tumbuhnya “ruang keterbukaan publik” di KBB. Wassalam.

Djamu Kertabudhi Pengamat Birokrasi

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close