NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Keluyuran Saat Lebaran Pakai Mobil Dinas = Labrak Aturan KPK?

NGAMPARAH—- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan pimpinan di pusat maupun daerah.

Pimpinan diminta untuk mengimbau jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi jelang perayaan Lebaran, seperti kendaraan dinas operasional untuk mudik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan muncul jika fasilitas kedinasan digunakan untuk kepentingan pribadi saat Lebaran.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menekankan, pejabat yang kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik ke luar kota bakal dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksinya itu kan ada tingkatannya, dari ringan, sedang sampai berat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta para pimpinan instansi agar melarang pemakaian kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Aset daerah atau aset negara bukanlah untuk kepentingan pribadi para pejabat.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD KBB, Sunarya Erawan menyangkal, dirinya menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran tahun ini.

Beberapa waktu lalu, saat Lebaran H+1 di unggahan instagram, nampak mobil dinas Pajero Sport terbaru D 1757 U tengah mengantre kemacetan di Jalan Cagag Subang.

“Bukan mudik. Kamari apih ka Subang halal bihalal keluarga wangsul lewat tol,” katanya kepada redaksi belum lama ini. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close