NgamprahPemerintahanPolitikRagam Terkini

Terlihat Mobil Dinas Keluyuran Saat Lebaran, Ini Bantahan dari Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Erawan

NGAMPARAH—- Wakil Ketua DPRD KBB, Sunarya Erawan menyangkal, dirinya menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran tahun ini.

Beberapa waktu lalu, saat Lebaran H+1 di unggahan instagram, nampak mobil dinas Pajero Sport terbaru D 1657 U tengah mengantre kemacetan di Jalan Cagag Subang.

“Bukan mudik. Kamari apih ka Subang halal bihalal keluarga wangsul lewat tol,” katanya kepada redaksi belum lama ini.

Kepala Bagian Aset, Pada Dinas DPKAD KBB, Asep Sudiro mengatakan, fasilitas mobil dinas bisa digunakan hanya di dalam kota asalnya saja. “Kang mun di daerah KBB keneh mah teu naon naon. Eta mah lain mudik tapi silaturahmi,” tuturnya.

Lain lagi pendapatan dari Ketua DPD KNPI KBB, Lili Supariatna. Menurutnya, jika larangan mudik memakai mobil dinas plat merah sudah menjadi keharusan, tidak boleh digunakan baik di dalam kota maupun di luar kota. “Artinya mobil itu harus diam sampai masa liburan lebaran selasai. Mau disimpan di rumah pribadi, rumah dinas atau di kantor pemda yang penting aman,” sebutnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menegaskan, melarang aparatur sipil negara di lingkungan PemerintahKabupaten Bandung Barat
memakai kendaraan dinas untuk mudik. Dia mengancam bakal melakukan tindakan tegas bagi ASN yang melanggar kebijakan tersebut.

“Mudik itu kan buat keperluan pribadi, bukan kepentingan dinas. Saya melarangnya (penggunaan kendaraan dinas) kalau untuk dipakai mudik ke luar kota. Kalau masih di sekitar Bandung, buat sekadar silaturahmi Lebaran sih enggak apa-apa,” kata Aa Umbara di Ngamprah.

Umbara menekankan, pejabat yang kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik ke luar kota bakal dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksinya itu kan ada tingkatannya, dari ringan, sedang sampai berat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta para pimpinan instansi agar melarang pemakaian kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Aset daerah atau aset negara bukanlah untuk kepentingan pribadi para pejabat.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  (BPKD) Kabupaten Bandung Barat, kendaraan dinas yang berupa sepeda motor maupun mobil berjumlah sebanyak 1.519 unit. Jumlah kendaraan dinas itu termasuk kendaraan dinas dari Pemerintah Kabupaten Bandung, yang terdiri atas 298 unit sepeda motor dan 35 unit mobil. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close