CimahiPemerintahanRagam Terkini

Siap Layangkan Surat Kepada KPK, Aset Amburadul Kok Cimahi Dapat WTP

CIMAHI– Mantan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Jati Mandiri (JM), Ir Maktal S Nugaraha bakal melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya kejanggal predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat yang diraih Pemkot Cimahi. Sementara, salah satu penilaian WTP adalah tertibnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. “Tapi nyatanya, sejumlah aset yang dimiliki Kota Cimahi amburadul tidak jelas keberadaanya, tapi kenapa dapat WTP? Kami heran,” sebut mantan Ketua KNPI Kota Cimahi ini kepada redaksi, Kamis (13/6/2019).

Maktal mengatakan, manajemen PD JMsejak Agustus 2017 sudah vakum dengan nilai aset pernyetaan modal kurang lebih Rp 51,3 miliar. “Nah, sejak tidak adanya manajemen, secara otomatis tidak lagi bisa melakukan pendataan. Jadi 2018-2019 keuangan PD JM tidak pernah dilakukan audit oleh konsultan independent hanya berupa laporan-laporan keuangan saja,” katanya.

Menurut Maktal, kendati tidak ada transaksional, namun seyogyanya pengawasan terhadap aset PD JM harus dilakukan. Apakah akan bertambah atau berkurang. “Karena ada aset yang penambahan nilai atau juga penyusutan,” sebutnya.

Maktal mengaku heran, dirinya eks pengurusan PD Jati Mandiri sejak tahun 2014, saham JM dari Pemkot Cimahi, tidak pernah melaksanakan kewajiban terhadap karyawannya secara oprasional malah ditutup oleh direksi atau manajemen. “Malahan pinjaman kepada pihak ketiga untuk menutupi beban oprasional dan gaji karyawannya, tentunya ini menjadi hutang kepada pihak ketiga,” sebutnya.

Masalah itu, tidak pernah ditanggapi oleh Pemkot Cimahi. “Yang lucu lagi, kendati tidak ada audit namun Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan penilaian akreditasi wajar tanpa pengecualian bagi Kota Cimahi, ini ajaib yang patut dipertanyakan,” tuturnya.

Dirinya juga mempertanyakan pertanggungjawaban Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna yang memiliki saham 100% terdahap PD Jati Mandiri. “Beberapa solusi yang sudah kami tawarkan, baik itu tertulis maupun lisan namun tidak pernah ditanggapi secara serius seolah-olah beberapa aset milik PD JM seperti tanah Cibereum dianggap tidak ada,” ungkapnya.

Kondisi itu, kata Maktal, walikota telah membiarkan sejumlah aset milik Kota Cimahi begitu saja. “Sedangkan aset-aset tersebut membutuhkan pengelolaan, perawatan dan lain sebagainya yang mesti dipertanggung jawabkan kepada negara. Tapi munculnya WTP menjadi suatu keajaiban, bagaimana suatu pemerintahan daerah yang tidak dilakukan audit secara independent oleh KAP tetapi bisa mendapatkan prestasi WTP,” tandasnya. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close