Kota BandungPolitikRagam Terkini

Partai Berkarya Yakin Menangkan Gugatan di MK Menuju Parliamentary Threshold

BANDUNG–Partai Berkarya menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara untuk parlemen buat Pemilu 2019 telah ditetapkan sebesar 4 persen.

Partai besutan Tommy Soeharto ini menunjuk Ketua tim Advokasi Partai Berkarya Farchat SH.MH.CLA.CLI dari Bandung. “Kami siap menenangkan gugatan di MK untuk menuju 4 persen PT,” kata Farchat, Selasa (16/7/2019).

Farchat menyebutkan, adapun jumlah caleg Berkarya yang akan mengisi kursi DPR RI ditargetkan ada 23 orang di masing-masimg daerah pemilihan.

Menurut Farchat, Partai Berkarya sangat dirindukan masyarakat yang dinahkodai Hutomo Mandala putra ( Tommy Soeharto) serta mendapat dukungan dari keluarga cendana.

Seperti diketahui,  batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam suatu negara demokrasi.

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia yang memberi ruang sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, tidak heran bila banyak bermunculan partai politik dalam setiap kontestasi politik. Tetapi sistem presidensil menurut Scott Mainwaring tidak cocok dengan sistem multipartai, dan dapat menciptakan demokrasi yang tidak stabil.

Selain itu, presiden dapat mengalami resistansi apabila terjadi multipartai dalam parlemen karena Legislatif lebih dominan. Oleh karena itu harus ada pembatasan jumlah partai politik untuk masuk ke dalam parlemen, salah satunya dengan menggunakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Ambang batas parlemen ini pertama kali ditetapkan pada Pemilihan Umum 2009. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Namun, pada Pemilihan Umum 2009, partai politik yang sebelumnya tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilihan Umum 2004 –dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilihan umum– dapat menjadi peserta pemilu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-VI/2008. Hal ini mengakibatkan banyaknya partai politik peserta Pemilihan Umum 2009, yakni 44 parpol (7 partai politik lokal Aceh) –di mana 28 parpol tidak lolos ambang batas. 

Kemudian menjelang Pemilihan Umum 2014, Undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana Pasal 208 menetapkan bahwa ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh), dan yang tidak lolos ke parlemen ada dua partai. 

Selanjutnya Undang-Undang Pemilu tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan, menjadi 4% dari suara sah nasional. Pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2019. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close