Jawa BaratNgamprahRagam Terkini

Demo, Warga Terdampak KCIC Desak Mundur Kepala BPN KBB

PADALARANG — Warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) hanya bisa mengelus dada. Perjuangannya menuntut hak sisa pembebasan lahan proyek Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) seakan belum menemukan jalan keluarnya.

Buntutnya, warga yang mayoritas ibu-ibu ini ramai-ramai mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KBB di Ciburuy pukul 09.00, Kamis (18/7/2019). “Kami hanya minta tanda tangan dari kepala BPN,” ujar Acep Hadian, 43, Ketua RW 08 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamparah.

Harapan warga seakan sirna. Datang ke Kantor BPN tidak ada hasil apapun. Kepala BPN KBB tidak ada ditempat dan hanya diterima staf BPN dijanjikan satu minggu untuk datang kembali. “Bosan bolak balik ke sini (BPN, red) kepala BPN tidak ada terus. Kalau seminggu tidak ada kejelasan terpaksa kami datangkan massa lebih banyak lagi,” tegasnya.

Kepala Seksi Pembebasan Tanah pada BPN KBB, Dadang Darmawan (tengah) saat mengklarifikasi soal demo warga kepada wartawan di Kantor BPN KBB, Kamis (18/7/2019).

Dikonfirmasi, Kepala Seksi Pembebasan Tanah pada BPN KBB, Dadang Darmawan berjanji, akan melakukan kajian aspirasi warga tentang sisa tanah. “Kami harus hati-hati dalam melakukan kajian. Seminggu ini kami akan turun ke lapangan betul tidak terkena dampak. Jika data sudah valid akan segera kami proses sampaikan kepada pimpinan,” sebutnya kepada wartawan.

Dadang pun menyampaikan permohonan maaf jika kepala BPN tidak bisa menemui warga yang menyalurkan aspirasinya. “Kebetulan pimpinan sedang bolak balik cek up kesehatan sehingga tidak bisa menemui warga,” tandasnya.

Doni Ramlan Effendi

Sementara itu, perwakilan warga terkena dampak KCIC, Doni Ramlan Effendi meminta Kementerian Agraria untuk mengevaluasi kepala BPN KBB. “Pelayanannya buruk. Saya pribadi sudah 12 kali bolak balik tapi tidak berhasil menemui, ya perlu di evaluasi kalau gitu,” kata Doni.

Dirinya mengatakan tidak mengada-ngada untuk bertemu Kepala BPN. “Silakan cek dibagian informasi BPN di sana pasti ada buku tamunya,” ungkap Doni.

Terkadang, kata Doni, dirinya sangat kesal ketika datang dihadang oleh pihak keamanan BPN dan menunggu hingga tiga jam. “Kalau begini tidak sesuai dengan harapan Pak Presiden untuk melakukan revormasi dan birokrasi,” tuturnya seraya menambahkan, “Yang menghabat adalah BPN. Masyarakat justru mengkejar menuntut haknya agar bisa dibayarkan oleh PT PSBI selaku pihak pembebasan lahan setelah dilakukan kajian oleh BPN,” tandasnya. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close