Ragam Terkini

Setuju ?

NGAMPRAH— Pakar Pemerintahan dan Politik, Djamu Kertabudhi mengatakan,
pengangkatan Camat Ngamprah yang dilakukan Bupati Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna belum lama ini menimbulkan polemik berkepanjangan.

Itu, kata Djamu, jika dilihat dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (2) berbunyi : Bupati/Walikota wajib mengangkat camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian.

Kemudian dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

“Persoalan muncul saat bupati mengangkat Camat Ngamprah dari latar belakang pendidikan sarjana bidang ilmu lain, namun yang bersangkutan konon memiliki S2 Ilmu Pemerintahan. Sahkah kebijakan ini ?,” katanya.

Dalam ketentuan lain, lanjut Djamu, bahwa Gubernur dapat membatalkan SK bupati/walikota tentang pengangkatan camat apabila bertentangan dengan ketentuan ini.

Mari kita kaji bersama. Menurut Permen Ristek dan Perguruan Tinggi No 63 Tahun 2016 Tentang Gelar Pendidikan, dalam salah satu ayatnya dinyatakan bahwa gelar akademik terdiri dari ; Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor. Dalam konteks ini dikaitkan dengan persyaratan pendidikan calon camat yaitu Diploma/Sarjana Ilmu Pemerintahan, maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

“Karena tidak memiliki ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan yang disyaratkan, meskipun memiliki pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan. Solusinya bagaimana?

1. Gubernur membatalkan SK Bupati BB tentang pengangkatan Camat Ngamprah tersebut.
2. Bupati mencabut SK Bupati tersebut.
3. BKPSDM KBB bekerjasama dengan kemendagri menyelenggarakan Diklat teknis ilmu pemerintahan bagi para Camat dan yang bersangkutan (mantan Camat Ngamprah) untuk memiliki Sertifikat Profesi Kepamongprajaan.
4. Setelah memiliki Sertifikat ini yang bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi camat.

“Apabila SK Bupati ini tidak ada pembatalan dari vubernur, maka SK bupati ini secara formal tetap berlaku.
Bagituh masih juga berpolemik ? dan gubernur dan bupati punya penafsiran dan cara lain. Lakukan saja. Asal jangan persoalan ini didiamkan berlarut-karut, setuju,” tandasnya. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close