LembangPolitikRagam Terkini

Sekda Bantah Batalnya Paripurna APBD Perubahan Bukan Gara-gara Hengki tak Mau Tandatangan

LEMBANG— Sekda Bandung Barat, Asep Sodikin membantah, batalnya Paripurna Penetapan Anggaran APBD Perubahan 2019, bukan lantaran Plt Bupati KBB, Hengki Kurniawan tidak mau hadir di paripurna, dan memutuskan tidak mau tandatangan. “Tapi memang ada angka yang belum diputuskan,” ujar Asep ditemui wartawan jelang rapat paripurna di Hotel Novena Lembang, Jumat (23/8/2019).

Masalah itu, lanjut Asep, pihaknya butuh waktu untuk melakukan pencoretan program yang sudah dimasukan dalam pembahasan APBD Perubahan 2019. “Kalau ada yang sudah dilaksanakan nantinya berbahaya,” ungkapnya.

Dirinya pun meyakinkanpersoalan itu lantaran penyesuaian angka dalam penganggaran, sementara waktu semakin mendesak. Pihaknya juga enggan berasumsi lebih jauh dengan alasan Plt Bupati yang menyatakan enggan tandatangan APBD Perubahan 2019 akan bisa bermasalah hukum dikemudian hari. “Saya tidak masuk ke arena itu. Tugas saya bagaimana angka dalam APBD perubahan bisa pas jangan sampai salah nyoret,” sebutnya.

Agenda yang direncanakan adalah penyelarasan pada APBD Perubahan 2019 selanjutnya jika sudah selaras baru penetapan melalui paripurna. “Memang jika angkanya selaras dengan badan anggaran, oke jadi paripurna,” tuturnya.

Dengan tertundanya pembahasan itu, tentunya akan dibahas dengan dewan baru. Seperti diketahui, dewan terpilih akan dilantik pada Senin (26/8/2019). “Nanti dibahas lagi dengan dewan yang baru menginginkannya dari mana, ya kita targetkan hingga September beres,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD KBB, Ida Widyaningsih mengatakan, tertundanya paripurna APBD Perubahan 2019 lantaran belum adanya kesepahaman dan kesepakatan program-program yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bandung Barat. “Saat ini tidak mungkin dibahas karena masa bakti dewan sekarang sudah habis, dan akan dibahas kembali nanti oleh dewan yang baru,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Plt Bupati KBB Hengki Kurniawan mengatakan, ketidak hadirannya dalam paripurna APBD Perubahan 2019 sudah disampaikan kepada Ketua DPRD KBB, Ida Widianingsih. Dirinya pun beralasan karena tidak terlibat dalam proses penyusunan anggaran perubahan.

“Sepemahaman saya meskipun saya Plt bupati, saya tidak memiliki kewenangan dalam menandatangani anggaran perubahan,” sebutnya.
Sikapnya itu setelah mengambil dari literatur yang ada, jika tidak satupun mengarahkan selaku plt melaksanakan kebijakan yang sifatnya strategis salah satunya anggaran.

“Saya selaku pribadi tidak berani, karena dampak hukumnya akan ke saya. Anggaran itu prinsipnya dimulai dari proses. Kalau prosesnya salah, maka salahlah seluruh anggaran yang ada. Karena saya tidak mengikuti prosesnya dari awal jadi saya tidak berani menandatangani anggaran perubahan,” tandasnya seperti pesan yang disampaikam kepada Ketua DPRD. ***

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close