NgamprahPolitikRagam Terkini

Bantahan Sekda Terhadap Hengki Dianggap Asbun

NGAMPRAH— Bantahan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Asep Sodikin terhadap Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan yang tak datang di Paripurna Penetapan Anggaran APBD Perubahan 2019 dianggap asbun alias asal bunyi. “Jawabannya asbun. Hotel Novena bukan penyelarasan tapi undangan sidang paripurna. Penyelarasan itu pembahasannya di komisi dan di badan anggaran. Kalau dah sepakat lanjut sidang paripurna,” ujar pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang diundang dalam paripurna meminta namanya enggan disebutkan.

Dirinya pun mengaku mendapat undangan dari Sekretariatan DPRD KBB untuk menghadiri sidang paripurna. “Ya itu undangan formal kenapa pak sekda jawabannya penyelarasan enggak nyambung,” sebutnya.

Ia tidak menyalahkan Plt Bupati yang tidak mau hadir dalam sidang paripurna APBD Perubahan 2019, hingga memutuskan tidak mau tandatangan dengan alasan akan bermasalah dengan hukum. “Yang betul itu pernyataan pak wabub. Ya yang salah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) kenapa tidak dilibatkan dan harusnya dilibatkan, kan satu visi misi Akur,” tandasnya.

Salah seorang tim sukses Akur, Iwan Gembok menganggap wajar dengan pernyataan Plt Bupati KBB, Hengki Kurniawan tersebut. “Ngapain juga harus tanda tangan APBD perubahan kalau hanya sekadar jadi penonton saja, saya kira tindakan Hengki tidak tanda tangan itu sangatlah wajar karena Hengki sebagai Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam pembahasan struktur APBD,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sekda Bandung Barat, Asep Sodikin membantah, batalnya Paripurna Penetapan Anggaran APBD Perubahan 2019, bukan lantaran Plt Bupati KBB, Hengki Kurniawan tidak mau hadir di paripurna, dan memutuskan tidak mau tandatangan. “Tapi memang ada angka yang belum diputuskan,” ujar Asep ditemui wartawan jelang rapat paripurna di Hotel Novena Lembang, Jumat (23/8/2019).

Masalah itu, lanjut Asep, pihak butuh waktu untuk melakukan pencoretan program yang sudah dimasukan dalam pembahasan APBD Perubahan 2019. “Kalau ada yang sudah dilaksanakan nantinya berbahaya,” ungkapnya.

Dirinya pun meyakinkan persoalan itu lantaran penyesuaian angka dalam penganggaran, sementara waktu semakin mendesak. Pihaknya juga enggan berasumsi lebih jauh dengan alasan Plt Bupati yang menyatakan enggan tandatangan APBD Perubahan 2019 akan bisa bermasalah hukum dikemudian hari. “Saya tidak masuk ke arena itu. Tugas saya bagaimana angka dalam APBD perubahan bisa pas jangan sampai salah nyoret,” sebutnya.

Agenda yang direncanakan adalah penyelarasan pada APBD Perubahan 2019 selanjutnya jika sudah selaras baru penetapan melalui paripurna. “Memang jika angkanya selaras dengan badan anggaran, oke jadi paripurna,” tuturnya.

Dengan tertundanya pembahasan itu, tentunya akan dibahas dengan dewan baru. Seperti diketahui, dewan terpilih akan dilantik pada Senin (26/8/2019). “Nanti dibahas lagi dengan dewan yang baru menginginkannya dari mana, ya kita targetkan hingga September beres,” sebutnya. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close