NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Lebih Tepat Tegalluar

NGAMPARAH— Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Nurtanio (Unur), Djamu Kertabudi mengatakan, dalam Undang-Umdamg No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenal konsep penataan daerah yang terdiri dari pembentukan daerah, dan penyesuaian daerah.

Salah satu unsur penyesuaian daerah adalah pemindahan ibukota daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. “Sehingga tidak mengenal istilah pemindahan pusat pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pusat pemerintahan merupakan bagian dari fungsi Ibukota,” kata Djamu menyikapi, rencana kebijakan pemindahan Ibukota Jawa Barat tengah bergulir diiringi polemik dari berbagai kalangan, Selasa (10/9/2019).

Dengan demikian, kata Djamu, pemindahan pusat pemerintahan lebih dimaknai sebagai relokasi pembangunan. Kantor gubernur beserta perangkat daerah lainnya secara terintegrasikan yang masih berada di wilayah Ibukota. “Terkecuali rencana pemindahan pusat pemerintahan ini ada skenario perluasan wilayah Ibukota (perubahan batas wilayah), akan lebih tepat di Tegalluar yang berbatasan dengan wilayah Kota Bandung,” ungakapnya.

Namun, lanjut Djamu, hal ini akan lebih rumit, karena harus ditetapkan oleh undang-undang melalui persetujuan Bupati dan DPRD Kab. Bandung. “Memang wacana pemindahan ini memiliki argumen yang cukup memadai, akan tetapi tentunya kaidah atau norma hukum pemerintahan daerah harus menjadi landasan utama,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah sudah bertekad bulat, bahkan target pembangunan infrastruktur ditentukan tuntas 2024. Sementara Rancangan Undang-Undang (RUU), pemindahan ibukota ini tengah dirumuskeun untuk bahan pembahasan di DPR. Tiba-tiba Gubernur Jabar Kang Emil memunculkan wacana pemindahan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan alternatif di empat wilayah, yaitu Walini (KBB), Tegalluar (Kab. Bandung), Rebana (Cirebon-Subang), dan Majalengka. Padahal Pemda Provinsi Jawa Babarat sebelumnya sudah merumuskan kebijakan atas hasil pengkajiannya, yang sudah barang tentu dari sumber pembiayaan APBD menentukan arah calon ibukota di Walini.

Polemik muncul pula terutama komentar dari unsur partai politik yang lebih menekankan prioritas pemerataan pembangunan. Belum lama ini di media muncul komentar baru dari Kang Emil bahwa yang dimaksud bukan pemindahan Ibukota tapi pemindahan pusat pemerintahan. ****


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close