NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Tapem Paksakan Pemekaran Kecamatan Baru, Dewan PDIP Tegas Menolak

NGAMPARAH– Musyawarah tingkat desa (Musdes) Cirawa, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum ada titik temu. Terjadi pro dan kontra rencana penggabungan desa masuk kedalam kecamatan baru yakni Kecamatan Nyalindung. Itu yang dikatakan Pimpinan Sementara DPRD KBB Iwan Ridwan.

“Ketika musdes yang dilaksanakan di Desa Cirawa kebetulan saya diundang dan hadir sebagai anggota DPRD, menyaksikan bahwa hasil musdes tidak menghasilkan persetujuan karena yang menolak dan setuju, jadi berimbang,” kata Iwan kepada redaksi, Sabtu (14/9/2019).

Menurut Iwan, belum bisa disimpulkan masyarakat Desa Cirawa menyatakan setuju untuk gabung dengan kecamatan baru. Pihaknya juga menyesalkan, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemekaran kecamatan baru. “Dewan belum tahu soal itu, enggak pernah diajak bicara. Padahal, pemekaran kebijakan bupati memerlukan kesepakatan dengan dewan,” tutur pria yang menjabat Sekretaris DPC PDIP KBB ini.

Pemekaran itu, lanjut Iwan, akan berdampak kepada proses data kependudukan dari mulai e-KTP, kartu keluarga, Kartu Indonesia Sehat, Jamkesda, serta kartu jaminan sosial. “Nah, apakah pemda siap mengganti data masyarakat yang terkena dampak seluruhnya?,” tanya Iwan.

Dirinya cenderung meminta dipertimbangkan kembali yang menjadi skla prioritas pemekaran desa. Misalkan saja, dampaknya juga untuk masyarakat di Kecamatan Cipatat Desa Gunungmasigit. “Sebanyak tujuh RW di wilayah Cihalimun ketika berangkat ke desa harus memutar cukup jauh melewati Kecamatan Padalarang dulu,” kata Iwan.

Dampak juga akan dirasakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB terkiat proses adminitrasi kependudukan. Sementara, dalam kondisi normal saja tanpa ada rencana pemekaran kecamatan baru, Disdukcapil masih kewalahan dalam memberikan pelayanan maksimal. “Alasan blangko kosong kerap saya dengar. Apalagi ini ditambah untuk merevisi adminitrasi kependudukan yang baru. Berapa puluh ribu blangko yang mesti disiapkan dan berapa lama. Dijamin masyarakat akan tambah susah saja,” kata Iwan.

Pihaknya juga menyarankan agar tidak terburu buru-buru untuk rencana pemekaran kecamatan baru. Lebih baik, kata Iwan, tingkatkan dulu pelayanan adminitrasi kependudukan secara opfimal. “Misalkan saja perbanyak pelayanan adminitraai kependudukan masyarakat menggunakan kendaraan keliling per desa lalu hasilnya nanti langsung diantar ke desa secara cepat, dan desa mengantarkan ke masyarakat melalui RW dan RT,” tandasnya.

Sementara itu, rencana pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yaitu Kecamatan Nyalindung terus mendapat penentangan dari warga.

Terbukti, sebanyak 7 desa menolak bergabung pembentukan Kecamatan Nyalindung berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) serta rapat evaluasi bersama.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bandung Barat, Hendra Trismayadi mengakui itu. Hendra mengatakan, berdasarkan hasil rapat evaluasi terkait pembentukan Kecamatan Nyalindung yang digelar pada Kamis, 5 September lalu, sebagian besar desa menolak untuk bergabung menjadi Kecamatan Nyalindung.

Hendra menyebutkan, dari 11 desa yang sudah melakukan musdes, hanya 4 desa yang menyatakan setuju untuk pembentukan kecamatan baru. Sementara, 7 desa lainnya menolak untuk bergabung. “Yang menyatakan setuju pembentukan Kecamatan Nyalindung ada 4 desa, mulai dari Desa Nyalindung, Sumur Bandung, Cirawamekar dan Campakamekar. Sementara 7 desa yang menolak mulai dari Desa Sirnajaya, Bojongkoneng, Tagogapu, Mandalasari, Mekarjaya, Cipada dan satu lagi Sadangmekar, dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam berita acara hasil musdes tersebut,” kata Hendra kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

Hendra menjelaskan, dari hasi rapat evaluasi tersebut dapat disimpulkan, bahwa penolakan tersebut lantaran minimnya sosialisasi. Sehingga masyarakat khawatir karena akan berdampak pada perubahan administrasi kependudukan seperti e-KTP dan lainnya, jika harus digabung menjadi kecamatan baru. Selanjutnya, masyarakat juga belum paham soal keuntungan-keuntungan yang didapat seperti skala prioritas pembangunan di kecamatan baru tersebut. Bahkan, masyarakat menganggap letak geografis akan semakin jauh jika terbentuk kecamatan baru. “Solusinya adalah bagian tata pemerintahan akan membentuk tim percepatan pembangunan Kecamatan Nyalindung dan secara terjadwal mulai dari September, Oktober hingga November nanti, akan memaksimalkan sosialisasi secara masif terhadap desa-desa yang akan bergabung. Sosialisasi yang sangat penting yaitu masyarakat harus paham soal keuntungan jika kecamatan baru terbentuk. Kami juga menjamin akan memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan,” terangnya.

Hendra menambahkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan Kecamatan Nyalindung, harus ada dilampirkan hasil musdes yang akan bergabung menjadi satu kecamatan. “Jika hasil musdes ternyata kurang dari 10 desa yang setuju, maka pembentukan Kecamatan Nyalindung harus dikonsultasikan dulu dengan provinsi dan Kemendagri. Karena sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa untuk pembentukan kecamatan baru minimal 10 desa,” tandasnya. 

Untuk diketahui, pembentukan Kecamatan Nyalindung akan meliputi 11 desa di enam kecamatan. Desa-desa tersebut yakni Desa Sadangmekar (Kecamatan Cisarua), Cipada, Mandalasari, dan Mekarjaya (Cikalongwetan), Sirnajaya (Cipeundeuy) , Bojongkoneng (Ngamprah), Nyalindung, Cirawamekar, dan Sumurbandung (Cipatat), serta Campakamekar dan Tagogapu (Padalarang). ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close