PadalarangPeristiwaPolitikRagam Terkini

Baru Menjabat, Dewan Baru KBB Sudah Digeruduk Massa

PADALARANG— Anggota DPRD KBB yang baru saja dilantik sudah digeruduk ratusan massa buruh. Ratusan orang dari berbagai serikat buruh dan serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB), menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat, Rabu (18/9/2019).

Unjuk rasa tersebut salah satu tuntutan buruh mendesak pemerintah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehtan hingga hingga menolak tenaga kerja asing di Indonesia.

Isu mengenai rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pun juga turut jadi agenda yang disuarakan massa.

Ketua FSPMI KBB, Dede Rahmat dalam orasinya menyebutkan, pemerintah seharusnya memperbaiki dulu sistem pelayanan sebelum memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Sebab, kebijakan tersebut akan lebih membebani para buruh dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Rencana iuran BPJS Kesehatan yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Kita ketahui bersama, pelayanan BPJS belum maksimal tapi sudah harus dibebankan kepada masyarakat,” ungkap dia dalam aksinya, Rabu (18/9/2019).

Selain itu, kata dia, Permenaker Nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia bakalan menggerus keberadaan pekerja di Indonesia.

“Dalam aturan itu tidak mewajibkan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia mahir dalam berbahasa Indonesia, itu sangat mengancam keberadaan pekerja asal Indonesia,” tegasnya.

Pimpinan DPRD KBB Sementara Bagja Setiawan mengatakan, DPRD Bandung Barat akan menyuarakan tuntutan kaum buruh tersebut ke pemerintah pusat. Dia menilai, pemerintah pusat juga harus melihat gejolak di lapangan sebelum mengambil keputusan.

Pimpinan DPRD KBB Sementara Bagja Setiawan. Foto atas massa buruh menyuarakan tuntututannya di depan halaman gedung DPRD KBB dalam aksi unjuk rasa, Rabu (18/9/2019).

“Kami menghargai karena ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi. Menurut saya sangat rasional. Karena ini revisinya ada di tingkat pusat. Insya Allah kami akan rekomendasikan agar menjadi pertimbangan di pusat,” kata dia.

Terutama kata dia, jelas UU Nomor 13 Tahun 2003 itu sudah jelas merugikan buruh. Namun demikian, DPRD Bandung Barat sudah memberikan pernyataan resmi penolakan tentang kenaikan yang merugikan masyarakat.

“DPRD Bandung Barat akan istiqomah memperjuangkan teman-teman buruh Bandung Barat. Mudah-mudahan hari ini ada solusi untuk kita semua,” pungkas dia. ***

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close