NgamprahPolitikRagam Terkini

Terancam Gagal Lagi, Pembangunan Gedung DPRD KBB Tanpa Persetujuan Seluruh Anggota Dewan

NGAMPARAH– Pembangunan Gedung DPRD KBB ternyata tidak melibatkan seluruh anggota dewan. Hanya unsur pimpinan terdiri dari Ketua DPRD, dan para wakil ketua saja, dikabar diminta persetujuan itu. Bahkan, yang menjadi pertanyaan, dokumen itu ditodongkan pihak Pemkab Bandung Barat kepada pimpinan dewan saat pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plapon Anggaran Sementara) peminjaman ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

“Dokumen ditodongkan kepada unsur pimpinan. Eh tau-tau ada dokumen yang tiba-tiba dimasukan, dan kesalahan pimpinan langsung ditandatangan,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya, kepada redaksi (18/9/2019).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya SP. Foto atas market Gedung DPRD KBB

Fraksi Gerindra, salah satu fraksi yang menolak rencana pembangunan gedung dewan tersebut. Alasannya, kondisi keuangan KBB tengah morat marit alias defisit anggaran Rp 177 miliar. “Untuk bayar jamkesda (Jaminan kesehatan daerah) saja tidak ada. Belum lagi, bantuan untuk guru ngaji sekarang tidak ada, malah ini mementingkan pembangunan dewan yang dirasa masih bisa menggunakan gedung lama,” tuturnya.

Pembangunan gedung dewan itu, entah ada biayanya atau tidak? Yang jelas, Sundaya mengatakan, biaya itu, akan ada bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar 70% dan sebesar 30% diambil dari APBD KBB. “Beban APBD sekitar Rp 4o miliar. Saya tidak setuju. Kenapa tidak mengutamakan kepentingan masyarakat seperti jamkesda,” tuturnya.

Permasalahan itu belum selesai. Anggota dewan tidak langsung percaya begitu saja, dengan shering bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan gedung dewan sebesar 70%. Dewan mengecek kepada pihak Provinsi Jawa Barat prihal bantuan itu. “Kami kaget. Pak Ahmad Dahlan (Anggota DPRD KBB Fraksi PDIP) mengeceknya di sistem online ternyata tidak ada. Jelas akan menjadi beban APBD secara keseluruhan, dan bukan kami tidak mementingkan gedung, tapi apaka kata masyarakat nanti, kenapa tidak pro rakyat sementara kami dipilih oleh rakyat,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menganggarkan Rp22 miliar untuk pembangunan gedung DPRD di kompleks perkantoran pemda yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. Hanya saja, karena kebutuhan total anggarannya yang mencapai Rp150 miliar, penganggaran pembangunan kantor DPRD di lahan seluas lebih dari satu hektare ini dilakukan dengan anggaran tahun jamak selama dua tahun.

“Kebutuhan anggarannya sangat besar yakni Rp150 miliar. Makanya pemda sudah menandatangani MoU dengan DPRD bahwa penganggaran pembangunannya memakai pola tahun jamak,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB Anugrah kepada wartawan belum lama ini.

Karena anggarannya besar pihaknya akan mengupayakan sharing anggaran dari provinsi maupun pusat. Paling tidak pembiayaan sekitar 30% atau sekitar 45 miliar dari APBD KBB dan sisanya dari bantuan pusat maupun provinsi. Dengan postur anggaran seperti itu maka kantor DPRD ini ditargetkan bakal selesai dibangun pada tahun 2020.

Rencana pembangunan kantor DPRD ini, lanjut dia, telah memasuki tahap lelang karena Detail Engineering Design (DED)-nya telah selesai. Ketersediaan anggaran saat ini yang sebesar Rp22 miliar diprediksi hanya akan cukup untuk pematangan lahan dan fondasi bangunan. Nantinya dari luas tanah satu hektare yang akan dibangun hanya sekitar 20%-nya karena mengikuti aturan Kawasan Bandung Utara (KBU), sementara sisanya ruang terbuka hijau.

Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung Permukiman dan Jasa Kontruksi Yoga Rukmana mengatakan, proses lelang sudah dilakukan selama dua bulan dari Juli-Agustus. Bahkan kontrak bersama pihak pemenang (PT. Amarta Karya KSO PT. Leo Tunggal Mandiri) telah dilakukan.

“Selama dua bulan proses lelang sudah kita lakukan begitu juga dengan kontrak sudah dilaksanakan, sekarang sedang tahap pekerjaan pembersihan lahan, pengukuran dan lainnya oleh PT pemenang,” jelas Yoga.

Menurut Yoga, bangunan dewan tersebut, terdiri dari enam lantai. Lantai pertama diperuntukan Sekretariat Dewan (Setwan), sedangkan lantai kedua sampai lantai enam diperuntukan ruang kerja dan rapat. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close