NgamprahPemerintahanRagam Terkini

KBB Defisit, APBDP 2019 Harus Ada

NGAMPARAH– Pakar Pemerintahan dan Politik Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudhi mengatakan, tahun 2019 ini dipastikan KBB tidak memiliki APBD Perubahan, namun dari sisi kebijakan, manakala tidak ada urgensinya dan realisasi APBD 2019 dinilai berjalan semestinya, maka APBDP tidak harus ada.

“Berangkat dari kondisi eksisting dalam proses manajemen anggaran, kedua pihak baik pemda maupun DPRD KBB sudah menyatakan bahwa realisasi anggaran 2019 ini mengalami defisit
Maka dari itu, APBDP KBB 2019 harus ada,” kata Djamu, Sabtu (21/9/2019).

Kenapa demikian? sebut Djamu, karena salah satu dasar Perubahan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berupa tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah. “Dengan demikian bupati memiliki kewajiban memformulasikan kembali KUA dalam APBDP terutama berkaitan dengan penyebab terjadinya defisit tahun anggaran berjalan yang disinkronkan dengan hasil evaluasi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” tutur Djamu.

Sehingga, lanjut Djamu, dampaknya diperlukan kebijakan rasionalisasi dan pergeseran pos anggaran belanja. Namun Ini hanya teori yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang berlaku. “Akhirnya dalam implementasinya tergantung kesepakatan Bupati dan DPRD itu sendiri,” tandasnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2019 dipastikan gagal diketuk palu oleh dewan. Hal tersebut dibenarkan Ketua Sementara DPRD KBB, Bagja Setiawan.

Bagja mengatakan, surat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait peresmian pengangkatan pimpinan defenitif DPRD KBB sudah keluar per tertanggal 19 September 2019. “Tadinya kami mengagendakan paripurna pelantikan hari Selasa tanggal 24 September 2019. Namun, ada beberapa agenda yang juga harus diselesaikan diantaranya pembentukan alat kelengkapan dewan beserta pemilihan unsur pimpinannya yang selanjutnya harus diparipurnakan,” kata Bagja, Jumat (20/9/2019).

Sebelumnya diberitakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2019 dipastikan gagal diketuk palu oleh dewan. Hal tersebut dibenarkan Ketua Sementara DPRD KBB, Bagja Setiawan.

Bagja mengatakan, surat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait peresmian pengangkatan pimpinan defenitif DPRD KBB sudah keluar per tertanggal 19 September 2019. “Tadinya kami mengagendakan paripurna pelantikan hari Selasa tanggal 24 September 2019. Namun, ada beberapa agenda yang juga harus diselesaikan diantaranya pembentukan alat kelengkapan dewan beserta pemilihan unsur pimpinannya yang selanjutnya harus diparipurnakan,” kata Bagja, Jumat (20/9/2019).

Padatnya agenda itu, sebut Bagja, tidak akan terkejar untuk pembahasan APBDP, belum lagi sampai hari ini, pemerintah daerah belum mengajak diskusi terkait substansi Raperda APBDP yang akan dibahas dengan dewan. “Progress beberapa hal yang harus dikoreksi ketika rapat penyelarasan dengan banggar periode yang lalu pun belum dilaporkan kepada kami. Tapi kami pun memaklumi Bupati Bandung Barat sangatlah sibuk beberapa waktu ke belakang dalam mengevaluasi satu tahun Akur yang bertepatan pada hari ini, sehingga pembahasan APBDP menjadi tidak prioritas,” katanya.

Menurutnya, APBDP bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan, sehingga tidaklah keberatan jika pemerintah daerah menganggap tidak ada hal-hal yang urgent, sehingga APBDP tidak perlu untuk dibahas. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close