NgamprahPolitikRagam Terkini

Gerindra : APBDP tak Wajib Diketok Palu

NGAMPARAH— Anggota DPRD KBB Fraksi Gerindra, Amung Makmur mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), 2019 tidak wajib diketok palu. “APBDP tidak suatu kewajiban. Jika tidak diketok palu akan kembali ke APBD murni,” kata Amung kepada Ragam Daerah, (23/9/2019).

Yang jadi masalah, kata Amung, KBB terjadi defisit anggaran sebesar Rp 177 miliar. “Jadi bagaimana buat menututup defisit itu,” sebut Amung.

Apakah akan terkejar atau tidak pembahasan APBDP? Amung menyebutkan, tergantung dari political will dari bupati. “Besok, Selasa (24/9/2019) baru akan peripurna pimpinan definitif lanjut pembahasan alat kelengkapan dewan. Sedangkan besok sudah tanggal 24 September jadi tergantung political will dari bupati,” ungkapnya.

Dirinya juga menyebutkan, detail anggaran yang akan dibahas, dari Pemkab Bandung Barat belum masuk ke dewan. “Minimal kami baca dulu detail anggarannya. Jadi jangan salahkan dewan. Itikad baiknya dari eksekutifnya bagaimana,” ungkapnya.

Amung mengatakan, jika saat itu bupati tidak melaksanakan ibadah haji, sudah selesai permasalahan. Sedangkan saat itu, Wakil Bupati Hengki Kurniawan yang diberi mandat enggan tanda tangan.

“Kalau waktu itu, Pak Wabup mau tanda tangan selesai. Tapi kan tidak, dan memang wakil enggak bisa mengambil keputusan yang strategis,” tandasnya. ****


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close