PadalarangPolitikRagam Terkini

Gool KBB Gerudug Dewan, Ini Tuntutannya

PADALARANG— Gabungan Ormas, LSM (Gool) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengerudug Kantor DPRD KBB, di Padalarang, Senin (23/9/2019). Mereka, menyampaikan beberapa point aspirasi menyangkut isu terkini di KBB. Audensi diterima langsung Wakil Ketua Pimpinan Sementara DPRD KBB, Iwan Ridwan Fraksi PDIP.

Kepada dewan, Ketua Gool KBB, Didin Kopral mempertanyakan, soal pembangunan gedung dewan yang terjadi pro dan kontra. Selain itu, mempertanyakan kendala Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2019 tak kunjung ketok palu, menjamurnya mini market, juga persoalan lelang di KBB.

Menurut Iwan, pihaknya sepakat menunda pembangunan gedung dewan. “Kalau masalah tanah menjadi persoalan harus diselesaikan dulu, juga sumber anggaran tidak sesuai dengan tahun jamak yakni 30% dari APBD KBB dan 70% bantuan keuang dari provinsi dan pemerintah pusat, sehingga jika membebankan APBD, kami sepakat menunda dulu,” sebut Iwan.

Soal APBDP, kata Iwan, pihaknya tidak ada keinginan menolak. Namun, menyayangkan, pihak Pemkab Bandung Barat belum ada respon, apakah akan dibahas atau tidak. “Jadi kalau mereka (eksekutif) mengajukan, pasti kita bahas sesuai dengan mekanisme,” katanya.

Besok, Selasa (24/9/2019), pimpinan definitif segera dilantik. Seiring itu juga, sebut Iwan, semestinya pihak Pemkab Bandung Barat mengajukan draf APBDP yang akan segera dibahas. “Sampai hari ini belum ada sinyal dari eksekutif. Jadi wajar, kalau teman-teman Gool mempertanyakan itu,” sebutnya.

Dirinya pesimis, akan bisa terkejar sesuai target pembahasan APBDP selesai akhir bulan ini. “Sekarang apa yang mau kita bahas, bahanya juga tidak ada kok,” sebutnya.

Terkait menjamurnya mini market di KBB, Iwan mengatakan, pihaknya sudah sering membahas masalah tersebut dengan dinas terkait yaitu perizinan, dinas perdaganyan (Indag), dan Satpol PP. Namun, sebut Iwan,jawabannya melingkar saling menyudutkan, Satpol PP untuk tindak lanjut, mereka masih kekurangan anggaran dan personal.

“Serta ketika akan mengeksekusi mini market tak berizin belum ada permintaan dari dinas terkait, jadi ini menjadi agenda dewan juga ke depan agar tak berlarut larut,” tuturnya.

Nah persoalan lelang proyek di KBB, pihaknya enggan menjawab dengan alasan bukan ranah dewan. “Tapi itu ranahnya ULP (unit lelang pengadaan) pemkab. Nanti kita akan panggil pihak ULP dan menanyakan soal mekanisme lelang bagaimana, dan kalau memang dibutuhkan, kita akan meminta ULP untuk menjelaskan penawaran tertinggi kok bisa dimenangkan. Yang jelas, dewan sudah mengingatkan segera tempuh jalur normatif, dan kami tegas, dewan tidak melakukan penguatan ke salah satu kelompok soal itu,” bebernya. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close