NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Djamu : Pemda dan Dewan Mungkin Akan Hati-hati Memanfaatkan APBD

NGAMPARAH— Pengamat Politik dan Pemerintahan pada Universitas Nurtanio (Unur), Djamu Kertabudi mengatakan, sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan daerah diberlakukan sistem “Incremental Budgeting”. Sistem ini merupakan jenis sistem tradisional, tersusun dengan struktur anggaran sederhana, dan kinerja hanya diukur dari penyerapan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Jadi apabila dana telah terserap secara utuh sesuai ketentuan, maka kinerja satuan kerja pemerintahan dinilai baik,” ujar Djamu kepada Ragam Daerah, Minggu (29/9/2019).


Nah, 15 tahun kemudian, tepatnya mulai 2006 sampai sekarang, lanjut Djamu, telah diberlakukan sistem baru yaitu “Performance Budgeting System”, yaitu sistem anggaran berbasis kinerja. Dimana sistem ini menganut prinsip anggaran yang memperhatikan nilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Sehingga, dalam aspek pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, memperhatikan aspek input (bahan), output (keluaran), outcome (hasil yang diperoleh), benefit (kemanfaatan), dan impact (dampak yang ditimbulkan). “Dengan demikian, dasar pertimbangan dalam mengelola anggaran tidak semata-mata hanya mendasari azas legalitas aspek saja, dalam arti hanya atas dasar ketersediaan dana dalam APBD untuk program kegiatan dimaksud,” ungkapnya.

Akan tetapi harus diperhatikan juga aspek akuntabilitas publik, dan norma lain sebagaimana ditentukan dalam Azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB).

“Ini hanya sekadar bahan diskursus di ruang publik semata, manakala di lapangan menemukan proyek pembangunan yang dinilai publik bermasalah. Karena DPRD dan unsur pemda sangat paham tentang hal ini, sehingga mungkin akan penuh kehati-hatian dalam memanfaatkan dana APBD,” tandasnya. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close