NgamprahPolitikRagam Terkini

Polemik Pembangunan Gedung Dewan, DPRD KBB Bisa Menggunakan Hak Interpelasi

NGAMPARAH—Diskursus Pembangunan Gedung DPRD KBB untuk dilanjut atau ditangguhkan, terutama di internal DPRD telah bergeser ke wilayah teknis. Atas inisiatif, Komisi III DPRD KBB akan memanggil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemda KBB yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan proses pelelangan terhadap rencana pembangunan gedung dewan ini.

Sekaligus merekomendasikan pihak ketiga sebagai pemenangnya. Kiranya perlu dipanggil pula Kepala SKPD yang bersangkutan sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam menentukan pemenang hasil lelang.

“Mekanisme seperti ini merupakan bentuk konkret dari tahapan kegiatan dewan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Apabila menemukan sesuatu untuk ditindaklanjuti, maka Komisi III menyampaikan nota pendapatnya kepada pimpinan dewan untuk diselenggarakan rapat konsultasi internal, bahkan dapat dilakukan melalui rapat badan musyawarah,” ujar Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Nurtanio (Unur), Djamu Kertabudhi, Senin (30/9/2019).

Djamu menyarankan, segara ditindaklanjuti dengan rekomendasi pimpinan dewan kepada bupati tentang rencana pembangunan gedung dewan ini. “Hal inilah menunjukan bahwa DPRD tengah menciptakan “check & balance” antar lembaga daerah. Bupati harus mempertimbangkan rekomendasi Pimpinan Dewan ini,” ungkapnya.

Apabila tidak, lanjut Djamu, akan memberi kesempatan selanjutnya kepada dewan menjalankan hak interpelasi dan atau hak angket sebagai hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan bupati yang diduga melakukan pelanggaran. “Namun, semoga hal ini tidak perlu terjadi, karena berdampak pada instabilitas politik di KBB,” tandasnya. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close