NgamprahPendidikanRagam Terkini

PGRI KBB Dorong Dibuatkan Perbup Zonasi Guru

NGAMPARAH— Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendorong Peraturan Bupati (Perbup) terkait zonasi guru. Sementara, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), meminta daerah untuk menerapkan program redistribusi guru agar merata. “Program pusat tersebut belum bisa diterapkan di daerah khususnya Bandung Barat, lantaran belum ada perbup yang mengaturnya,” ujar Anggota PGRI yang menjabat sebagai Koordinator Pengawas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Asep Rahmat kepada Ragam Daerah, Rabu (2/9/2019).

Pihaknya sangat mendukung sistem zonasi guru. Setidaknya, lanjut Asep, sebagai bentuk efektivitas guru dalam pengabdian kepada daerahnya. “Bagian dari efesiensi juga dari sisi ekonomis menghemat anggaran bagi guru, juga efektivitas waktu tidak akan terlambat mengajar,” ungkapnya.

Pihaknya melalui Dinas Pendidikan baru sebatas sosialisasi perturan dari Kemendiknas soal zonasi itu, belum bisa diterapkan ke daerah lantaran terbentur perbup. “Itu tidak bisa secara otomatis. Sistem zonasi menyangkut juga badan kepegawaian yang akan menyesuaikan secara kepangkatab dan golongan, ya itu harus koordinasi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PGRI KBB, Juhro Hamdan mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk membuat perbup soal zonasi guru, sebagai bentuk efektivitas dalam proses belajar mengajar. “Bayangkan saja guru dari Gununghalu dan Rongga rumahnya di sekitar Batujajar kan cukup memakan waktu. Jadi sangat mendukung dan mesti disegerakan membuat perbup supaya tenaga pengajar tidak hanya berkumpul di kota saja, dari kampung kembali ke kampung” tandasnya.

Penjelasan Mendikbud

Dikutif dari Pikiran Rakayat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, sistem zonasi tidak hanya berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi akan diterapkan untuk menata pendidikan, termasuk memberlakukan zonasi untuk guru.

“Jangan salah dipahami terkait sistem zonasi ini, karena tidak hanya berkaitan dengan PPDB tetapi juga seluruh masalah pendidikan akan diselesaikan dengan PPDB,” ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Ia mengatakan, setelah PPDB usai, Kemendikbud akan meminta daerah untuk menerapkan program redistribusi guru agar merata. Dengan begitu, tidak ada satu sekolah yang hanya diisi guru-guru PNS sementara sekolah lain hanya diisi guru honorer.

Penyebaran guru itu mulai dari status guru yang PNS dan bersertifikat, kemudian PNS belum bersertifikat, dan ada juga guru honorer tidak tetap belum bersertifikat. Semua itu harus dibagi secara merata pada jenjang SD dan SMP sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas segera terealisasi.

Selain itu, Mendikbud juga meminta pemerintah daerah untuk memiliki kemauan melakukan redistribusi guru karena memang ada tingkat kesenjangan yang tinggi. “Guru-guru tidak perlu gelisah jika dipindah. Kalaupun dipindah hanya di zonanya masing-masing saja. Tidak harus keluar zona, kecuali kalau terpaksa,” ujarnya, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Hal itu juga sesuai dengan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, sehingga guru harus siap dirotasi secara periodik dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga guru-guru yang ada di kota akan mendapat giliran mendapat kesempatan mengajar di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Dia menambahkan, program Guru Garis Depan (GGD) yang menyelesaikan masalah kekurangan guru di daerah 3T dengan mengirimkan guru dari Jakarta, disinyalir tidak efektif. Alasannya, para guru GGD itu banyak yang pulang kembali ke daerah asalnya.

“Kalau mereka pindah, lalu kita rekrut lagi dan begitu seterusnya. Jadi tidak menyelesaikan persoalan,” kata Muhadjir. Karena itulah, guru yang mengajar di daerah 3T harus dirotasi secara periodik. Pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan rotasi guru di daerah 3T itu.

Saat ini, Kemendikbud sedang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut, misalnya berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentif guru. Rencananya, aturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) akan diterbitkan usai PPDB.

Setelah redistribusi guru, sistem zonasi tersebut juga digunakan untuk intervensi peningkatan sarana-prasarana sekolah dan kurikulum. Selain itu, penataan lain dilakukan menyeluruh berbasis pada zonasi yang ada di daerah itu.****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close