NgamprahPolitikRagam Terkini

Ketua PGRI KBB Ajukan Revisi Perbup Tukin

PADALARANG— Ketua PGRI KBB Juhro Hamdan bakal mengusulkan Peraturan Bupati Bandung Barat (Perbup) No 40 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk segera direvisi. Pertimbanggan, perbup tersebut tidak pro guru. “Kita akan mengusulkan untuk direvisi diterima atau tidak yang jelas kita sudah mengulkan,” kata Juhro kepada Redaksi Ragam Daerah, Kamis (3/10/2019).

Juhro mengatakan, dalam pasal 5 isi perbup tersebut membuat guru resah lantaran guru tidak berhak mendapatkan tukin. “Ya bingung guru apakah tunjangaj daerah dihapus tidak. Masalahnya, dalam perbup tukin jelas tidak ada, jangan sampai ada dampak dari perbup tersebut,” tuturnya.

Juhro pun menyebutkan, pengusulan guru tidak dapat tukin adalah dari dinas terkait. Ditanya yang mana dinas terkait itu, Juhro enggan menyebutkannya. “Pokok dinas terkait saja yang membuat guru kecewa,” ungkapnya.

Peraturan Bupati Bandung Barat (Perbup) No 40 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, bikin guru menjerit.

Bagaimana tidak, lihat pasal 5. Disebutkan, pemberian tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tidak diberikan bagi guru, penilik, pengawas, fungsional puskesmas, fungsional rumah sakit umum daerah, PNS yang telah menerima tunjangan kinerja daerah dalam bentuk lain. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close