NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Sidak Komisi III DPRD KBB, Pembangunan Gedung Dewan Tetap Dilanjut

NGAMPARAH— Komisi III DPRD KBB bergerak cepat. Tak mau berlarut-larut masalah pembangunan Gedung DPRD KBB yang sempat berpolemik, langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Rombongan Komisi III DPRD KBB terpaksa dimasker menghidari debu di lokasi pembangunan gedung DPRD KBB sambil melihat site plen pembangunan Gedung DPRD KBB, Jumat (4/10/2019).

Sidak rombongan Komisi III dipimpin langsung Ketua Komisi III, Iwan Ridwan. Hadir mendampingi, Kepala Dinas PUPR Anugrah dan beberapa staf, juga pihak PT Amarta selaku pemenang tender gedung dewan Rp 142 miliar.

Pantauan di lapangan, rombongan diajak berkeliling lokasi yang tengah di doser. Rombongan pun dibagikan masker juga helm pengaman saat memasuki lokasi pembangunan proyek yang tengah pemerataan tanah, tak pelak lokasi dipenuhi debu lantaran kandaraan berat masuk hilir mudik.

Tahap awal, pihak pemborong tengah melakukan pematangan tanah. Pihak pemborong pun menjelaskan site plan rencana pembangunan gedung dewan.

Ditemui di lokasi proyek, Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan memastikan, pembangun gedung DPRD dilanjut sesuai dengan perencanaan. “Kalau dihentikan tidak mungkin karena MoU kontrak di tahun jamak sudah ditandatangani oleh bupati dan pimpinan DPRD periode 2014-2019, dan disepakati bersama oleh seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna waktu itu,” kata Iwan kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).

Selain itu, pihaknya meminta Pemda KBB pro aktif, menanyakan soal bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. “Harus dikejar janji gubernur soal bantuan keuangan pembangunan gedung dewan di 2020. Jadi kami tidak bisa menolak program yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD periode 2014-2019,” tuturnya.

Iwan menegaskan, apabila nantinya ternyata 100 % pembiayaan murni dari APBD kabupaten, pihaknya sepakat untuk menolak karena tidak sesuai dengan MoU dan harus addendum (putus kontrak).

Komisi III juga meminta kepada Pemda KBB untuk segera melakukan pembebasan lahan bagian muka pintu masuk gedung dewan. Seperti diketahui, bagian muka lokasi pembangunan gedung dewan, masih terhimpit oleh lahan yang belum dibebaskan dengan nilai pembebasan lahan kurang lebih Rp 4 miliar. “15% anggaran di KUAPPS masuk dalam anggaran di tahun 2020, dan kewajiban kita hingga 30% anggaran pembangunan di tahun jamak bisa terpenuhi di tahun 2020,” ungkap Iwan.

Anggaran yang saat ini digunakan untuk pembangunan gedung dewan 15% dari APBD sebesar Rp 22 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pemda KBB, Anugrah mengatakan, pembangunan gedung dewan, diusahakan dilanjut sesuai dengan nilai kontrak Rp 142 miliar. Namun tahap pertama ini, menggunakan dana APBD tahun jamak sebesar Rp 22 miliar. “Saat ini tahap progres pada tahun jamak sehingga tidak mengubah kontrak kerja,” sebutnya.

Anugrah mengatakan, pembangunan gedung dewan tahap pertama ada dua alternatif, yakni pembangunan didahulukan ke atas atau ke samping dilihat dari penyesuaian anggaran yang tersedia. ****

Pembangunan Gedung DPRD KBB Jangan Sampai Jadi Proyek Mangkrak

Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengatakan, anggaran 70% buat pembangunan gedung DPRD KBB dari Provinsi Jawa Barat, kemungkinan tinggal di anggaran perubahan 2020. “Ini terlihat dari tidak masuk penganggaran tersebut di RKPD online Provinsi Jawa Barat di RAPBD Perubahan 2018, dan mendengar informasi bahwa juga dianggaran murni 2020 pun tidak masuk dalam prioritas gubernur,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, pihaknya harus mempertimbangkan dan melakukan konsultasi kepada pihak LKPP agar langkah komisi III tidak salah dalam mengambil langkah berikutnya. “Kita akan nunggu dulu pihak ULP dan PUPR yang dalam rapat kemarin berjanji menyerahkan dokumen peserta lelang yang lolos kualifikasi dan dokumen kontrak pemenang lelang. Kami harap dokumen ini segera disampaikan ke kami agar kami dapat belajar dan memahami proses lelang, biar kita juga sekalian dapat menimba ilmu dari LKPP,” tuturnya.

Itu dilakukan, lanjut Iwan, agar fungsi pengawasan bisa dilakukan dari hulu ke hilir. Namun langkah ke depan dalam konsultasi dengan LKPP tersebut, agar LKPP memberikan pertimbangan atas kehawatiran komisi III dalam menghadapi situasi seperti ini. “Di sisi lain,proses pembangunan sudah dilaksanakan. Tapi sisi lainnya pembiayaan dari provinsi sudah bisa dipastikan sampai anggaran murni 2020 tidak akan teranggarkan. Kami khawatir pekerjaan ini menjadi proyek mangkrak dan ujung-ujungnya merugikan keuangan negara,” tandasnya. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close