PadalarangPeristiwaRagam Terkini

Waduh…! Baru Selesai Dibangun, Pintu Kaca Otomatis Kantor DPRD KBB Sudah Rusak

PADALARANG– Di tengah gencarnya pembangunan gedung DPRD KBB yang menuai kontroversi, kejadian tak terduga terjadi di kantor DPRD KBB lama, Jalan Raya Padalarang.

Pintu kaca otomatis yang baru seminggu selesai dibangun, namun sudah rusak. Kejadian barusan sekitar pukul 07.00, Senin (7/10/2019). Tampak bagian kaca rusak, terlihat serpihan kaca di lantai. “Betul kejadian itu barusan karena ada bagian yang rusak pintu kaca ngagejilig,” ujar Sekretaris DPRD KBB, Ronny Rudyana dihubungi Ragam Daerah.

Karena masih baru pengerjaan pintu otomastis tersebut, bukan menjadi tanggung jawab dari Sekretariatan DPRD KBB. “Untung masih baru sehingga masih tanggung jawab pihak ketiga (pemborong), masih dalam masa pemeliharaan,” kata Roni. “Dari CCTV mah kesenggol terus ngagejlig ti rel,” sambung Roni. ****

Bisa Bermasalah Secara Hukum

Pemerhati Pembangunan KBB, Ridwan menyayangkan dengan kejadian pintu otomatis kaca Kantor DPRD KBB yang tiba-tiba ambruk tersenggol. “Karena masih dalam pemeliharaan, masih tanggung jawab pihak ketiga,” kata Ridwan kepada Ragam Daerah.

Menurut Ridwan, pengerjaan pintu kaca otomatis, tidak bisa dikerjakan oleh perusahaan sembarangan, melainkan oleh perusahaan yang membidanginya melibatkan tenaga ahli. “Kejadian ini menjadi kecurigaan kami. Apakah betul dikerjakan oleh perusahaan dan tenaga ahli sesuai bidangnya atau tidak? Kalau dikerjakan oleh tenaga ahli seperti di mall-mall atau di perkantoran besar lainnya, tidak akan langsung rusak begitu selesai dikerjakan,” kata Ridwan.

Ridwan malah mengkhawatirkan, surat perjanjian kerja (SPK) belum ada dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bagian Sekretariatan DPRD KBB, tapi sudah dikerjakan oleh pihak ketiga. “Nah ini menjadi pertanyaaan juga antara PPK dan pihak ketiga sudah kontrak atau belum? Kalau sudah kontrak, bisa dilihat dari CV nya, apakah perusahaan itu memang ahli membidangi atau bukan? itu juga bisa dilihat dari sertifikat badan usaha (SBU), saya menduga ini malah belum ada kontrak kerja sama karena memang waktu pengerjaan itu uang belum ada, mungkin saja waktu itu APBD Perubahan KBB belum ketok palu,” bebernya.

Jika belum ada surat perjanjian kontrak kerja namun sudah dikerjakaan, kata Ridwan, ini bisa menjadi temuan dan bisa bermasalah secara hukum. “Karena dasar pengerjaan proyek kan sesuai kontrak kerja, karena di situ ada spesifikasinya dalam pengerjaan proyek dan proses pencairan nantinya,” tandas Ridwan. *****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close